SIMAK

Gagasan, ide, opini, refleksi, resensi-tinjauan, dan sharing dari Postinus Gulö

  • Hargailah Hak Cipta Orang Lain!

    Para pembaca terhormat, Anda boleh mengutip tulisan-tulisan yang saya muat dalam blog ini. Akan tetapi, marilah menghargai hak cipta saya sebagai penulis artikel. Saya cari-cari melalui mesin pencarian google, ternyata sudah banyak para pembaca yang memindahkan tulisan-tulisan dalam blog ini, atau tulisan-tulisan yang saya publikasikan di situs lainnya dikutip begitu saja tanpa meminta izin dan tanpa mencantumkan nama saya sebagai penulis artikel. Semoga melalui pemberitahuan ini tindakan pengutipan artikel yang tidak sesuai aturan akademis, tidak lagi diulangi. Terima kasih. Ya'ahowu!
  • ..



    Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter
    widget


    widget

  • Image

  • Blog Stats

    • 88,364 hits
  • Janganlah……………

    Penginjil Lukas berusaha mewartakan Yesus yang memperhatikan orang-orang lemah dan berdosa. Dalam perikop Lukas 18: 9-14 jelas tampak ciri khas pewartaan Lukas itu. Orang Farisi adalah orang yang taat hukum. Tetapi mereka suka merendahkan orang lain. Terutama pendosa. Kaum Farisi cenderung mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Mereka suka menyombongkan diri. Orang Farisi suka mempermalukan orang berdosa. Merasa diri lebih baik dan lebih benar. Kerendahan hati tiada dalam hati mereka. Celakanya, ketika berdoa di hadapan Allah yang tahu apapun yang kita perbuat, orang Farisi justru bukan berdoa tetapi membeberkan bahwa ia tidak seperti pemungut cukai, pendosa itu. Orang Farisi bukan membawa orang berdosa kembali pada Allah. Bayangkan saja. Pemungut cukai itu tenggelam dalam dosanya. Mestinya,orang Farisi mendoakan dia agar ia kembali kepada Allah. Agar ia bertobat. Rupanya ini tidak muncul. Orang Farisi berlaga sebagai hakim, yang suka memvonis orang lain. Sikap kaum Farisi ini, tidak dibenarkan oleh Yesus.

    Sebaliknya Yesus membenarkan sikap pemungut cukai. Pemungut cukai dalam doanya menunjukkan dirinya tidak pantas di hadapan Allah. Pemungut cukai sadar bahwa banyak kesalahannya. Pemungut cukai mau bertobat, kembali ke jalan benar. Ia tidak cenderung melihat kelemahan orang lain. Ia tidak memposisikan diri sebagai hakim atas orang lain. Ia sungguh menjalin komunikasi yang baik dengan Allah. Pemungut cukai memiliki kerendahan hati. Ia orang berdosa yang bertobat!

    Karakter Farisi dan pemungut cukai ini bisa jadi gambaran sifar-sifat kita sebagai manusia. Kita kadang menggosipkan orang lain. Suka membicarakan kelemahan orang lain. Tetapi kita tidak berusaha agar orang lain kembali ke jalan benar. Kita bahagia melihat orang lain berdosa. Kita membiarkan orang lain berdosa. Kita bangga tidak seperti orang lain yang suka melakukan dosa. Kita sering meremehkan orang-orang yang kita anggap pendosa tanpa berusaha mendoakan mereka. Tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah membawa orang lain kembali pada Allah.

    Marilah kita belajar dari pemungut cukai. Ia sadar sebagai pendosa. Dalam doanya, pemungut cukai meminta belaskasihan dan bukan mengadukan orang lain kepada Allah. Pemungut cukai itu telah menemukan jalan pertobatan. Teman-teman, marilah hadir di hadapan Allah dengan rendah hati. Jangan cenderung melihat kelemahan orang lain. Jika Anda ingin orang lain benar dan menjadi lebih baik, doakanlah mereka agar Allah menuntunya ke jalan pertobatan. ***

  • Orang lain adalah neraka?

    "Orang lain adalah neraka" adalah ungkapan pesimisme Sartre, seorang filsuf eksistensialisme yang mencoba menggugat realitas. Tapi, setuju atau tidak, saya mengira jangan-jangan kita yang justru menjadi neraka bagi orang lain. Fenomena dewasa ini cukup melukiskan bahwa manusia telah menjadi penjara, ancaman, bahkan neraka bagi orang lain. Dengarlah radio pasti setiap hari ada yang terbunuh di moncong senjata, belum lagi yang dibunuh melalui aborsi. Coba Anda bayangkan, berapa ribu orang dalam sekejab menjadi mayat. Lantas, kita bertanya, mengapa terjadi semuanya itu. Apa sih yang dimaui manusia itu?
  • Memaafkan…

    Gimana jika seseorang tidak sadar bahwa ia berbuat salah, sering nyakitin kita? Apakah kita tetap menuntut dia untuk minta maaf? Atau gimana caranya agar terjadi rekonsiliasi? Kayaknya susah memang jika demikian kondisinya. Tapi, seorang teolog, Robert Schreiter mengusulkan: seharusnya kita jangan menunggu pihak yang bersalah meminta maaf. Dan, tidak perlu kita menuntut orang lain minta maaf kalau ia tidak mau minta maaf. Mulailah memaafkan yang lain. Hai, korban, mulailah memaafkan yang lain. Imbuhnya. Saya rasa nasehat beliau ini sangat bijak. Nasehat beliau adalah ungkapan spiritual yang paling dalam. Selama ini, yang terjadi adalah kita sulit memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Maka, masalah semakin keruh, situasi semakin mengganas, dan ujung-ujungnya kita "memakan" orang lain. Tidak susah memaafkan jika kita rendah hati. Anda setuju? Manakala Anda mengingat orang yang menyakiti Anda, saat itu Anda dipanggil untuk memaafkannya. Maka, semakin sering Anda mengingat orang yang Anda benci, sesering itu pulalah Anda dipanggil untuk memaafkan.

  • Arsip

  • Kategori Tulisan

  • Sahabat Anda Postinus Gulö

  • Halaman

  • Kalender

    Maret 2008
    S S R K J S M
    « Feb   Mei »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

Apa Itu Neoliberalisme?

Posted by postinus pada Maret 4, 2008


Oleh Postinus Gulö [1] 

 Pengantar

 Zaman ini zaman edan. Zaman yang gila-gilaan. Ada berbagai macam cara untuk menindas sesama manusia. Tidak hanya melalui kekerasan langsung, kadangkala melalui tindakan yang nyaris tak kelihatan. Sistem ekonomi dibuat sedemikian rupa agar kaum tak bermodal dan negara-negara berkembang hanya gigit jari. Negara kaya berusaha nyaris bak malaikat membuat sistem ekonomi yang sejatinya mengandung penjajahan tersembunyi. Itulah kolonialisme baru yang sedang menghantam negara-negara berkembang.

Era kiwari adalah era globalisasi penuh tawaran mengagumkan sekaligus gombal dan manipulasi. Globalisasi menawarkan kemudahan aksesbilitas sekaligus jurang yang menghancurkan. Globalisasi setali mata uang dengan neoliberalisme. Dampaknya sangat fatal. Seraya mengutip Pierre Bourdieu, Bob Sugeng Hadiwinata memaparkan bencana yang ditimbulkan globalisasi yang mengandung gagasan neoliberalisme. Pertama, fatalisme ekonomi: masyarakat membiarkan diri terseret arus globalisasi. Kedua, penghancuran konsep negara kesejahteraan akibat gelombang privatisasi. Ketiga, melebarnya kesenjangan kaya-miskin. Keempat, privatisasi pendidikan dan kesehatan cenderung meningkatkan biaya sehingga mendiskriminasikan kaum miskin. Kelima, terjadinya kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang berlebihan. Keenam, institusionalisasi rasa tidak aman bagi kaum pekerja akibat dominasi sektor bisnis. [2] 

 

Di Indonesia, walaupun sebenarnya pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, antara lain melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, pelaksanaannya secara massif menemukan momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Menyusul kemerosotan nilai rupiah, Pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. IMF adalah aktor neoliberalisme. Sebagai syarat untuk mencairkan dana talangan yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Konsensus Washington melalui penanda-tanganan Letter Of Intent (LOI), yang salah satu butir kesepakatannya adalah penghapusan subsidi untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberi peluang masuknya perusahaan multinasional seperti Shell. Begitu juga dengan kebijakan privatisasi beberapa BUMN, di antaranya Indosat, Telkom, BNI, PT. Tambang Timah dan Aneka Tambang.[3]

Dalam tulisan ini, saya ingin menampilkan bahwa perlu mewaspadai prinsip ekonomi a la neoliberalisme yang telah menjadi standar kebijakan ekonomi “Barat” yang diam-diam diterapkan kepada negara-negara berkembang. Ada banyak kaum intelektual negara-negara berkembang yang mengagumkannya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka ini adalah perpanjangan tangan “Barat” untuk menerapkan paham neoliberalisme di negara mereka masing-masing. Prinsip neoliberalisme seolah-olah mencerahkan tetapi sebenarnya tidak. Untuk konteks Indonesia, menganggap benar prinsip neoliberalisme sama halnya mengatakan bahwa manusia tak mati jika minum racun. Inilah sikap bodoh yang menggali kubur sendiri. Neoliberalisme tidak mau peduli dengan nasib kaum miskin. Neoliberalisme hanya mempedulikan berjalannya mekanisme dan persaingan pasar. Mereka tidak mau peduli siapa yang akan babak belur di atas arena pertarungan pasar itu.

 

Neliberalisme: Rahmat atau Petaka?

Neoliberalisme adalah kata lain dari “liberalisme baru”. Neoliberalisme merupakan pendukung pasar bebas (free trade), ekspansi modal dan globalisasi.[4] Yang mencemaskan dari neoliberalisme adalah gebrakan mereka agar negara mengurangi secara signifikan campur tangannya (deregulasi dan debirokratisasi) dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar, karena pasar mengajarkan orang untuk berpikir rasional dengan menggunakan kalkulasi untung-rugi.[5] Di sinilah terjadi bahwa neoliberalisme merupakan rahmat bagi kaum kaya  dan petaka bagi yang miskin. Kita tahu, tidak mungkin kaum miskin mampu menandingi kaum kaya dalam arena persaingan. Kaum miskin sudah pasti pihak yang kalah dan kaum kaya sudah pasti pihak yang menang. Tidak terjadi persaingan, yang terjadi adalah pengeliminasian kaum miskin. 

Bagi pelaku neoliberalisme, yang tidak mampu bersaing secara bebas di lapangan pasar, maka harus merelakan diri untuk digusur dari ajang kompetisi. Akibat fatalnya, perekonomian akan dikuasai oleh mereka yang mampu berperilaku efisien, inovatif, memiliki akses teknologi dan modal, dan mampu berperan sebagai penentu harga. Sementara orang miskin hanya gigit jari, mereka siap-siap semakin miskin. Orang miskin hanya sebagai penonton, pemanggul petaka, buruh murahan, manusia terbuang, outcast! Itu sebabnya bagi Bob Sugeng Hadiwinata dengan merujuk pada gagasan Bourdieu, neoliberalisme melanggar prinsip keadilan (fairness). Bob mengusulkan sistem perekonomian yang lebih baik, yakni  perdangan yang adil (fair trade).  Dalam arti, para pelaku pasar tidak hanya memperhatikan keuntungannya tetapi juga peka melihat situasi sosial, mereka perlu memperhatikan negara berkembang dan kaum miskin, kaum buruh, kaum marginal. Yang lebih penting bukan gagasan ‘free trade’ tetapi ‘fair trade’. [6]

Mekanisme pasar yang ditawarkan kaum neoliberalisme melanggar prinsip keadilan dari John Rawls. Bagi Rawls, dalam kegiatan sosial-ekonomi mesti diperhatikan pula kesejahteraan mereka yang mendapat keuntungan paling sedikit (“the least-advantaged members of society”). Ketika membuka kesempatan yang sama kepada anggota masyarakat untuk bersaing di pasar, pelaku ekonomi mestinya memperhatikan siapa yang sudah pasti kalah bersaing. Orang tak punya modal pastilah kalah dalam arena persaingan pasar. Di sini tidak terjadi fairness (keadilan). Fairness hanya terjadi jika memperhatikan kaum tak bermodal itu. Bagi Rawls mesti ada prinsip “fair equality of opportunity” . [7] 

B. Herry Priyono melihat secara lain neoliberalisme. Ia memilah-milah, tidak memandang semua kegiatan ekonomi pasar menerapkan prinsip neoliberalime. Menurutnya istilah neoliberalisme  sering disalah-artikan. Misalnya, ada sebagian yang menganggap bahwa ekonomi pasar identik dengan neoliberalisme. Bagi B. Herry Priyono, neoliberalisme memang melibatkan aplikasi ekonomi pasar, tetapi tidak semua ekonomi pasar bersifat neoliberal. Ekonomi pasar sosial tidak selalu bersifat neoliberal.[8]

 Awalan neo (baru) pada istilah neoliberalisme menunjuk pada gejala yang mirip dengan tata ekonomi 30 tahun terakhir dengan masa kejayaan liberalisme ekonomi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang ditandai dominasi financial capital dalam proses ekonomi. Namun, yang terjadi dalam 30 tahun terakhir tersebut (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20) bercorak lebih ekstrem dan gejala ini berlangsung dengan berakhirnya era besar yang disebut embedded lberalism. Embedded liberalisme merupakan model ekonomi setelah Perang Dunia II hingga dekade 1970-an yang intinya: kinerja ekonomi pasar dikawal dengan seperangkat aturan yang membuat relasi antara penanam modal dan tenaga kerja tidak selalu berakhir dengan subordinasi labour pada capital.[9] Dengan kata lain, neoliberalisme berisi kecenderungan lepasnya kinerja pemodal dari kawalan, tetapi dalam bentuk yang lebih ekstrem. Neoliberalisme kadangkala dianggap sebagai cara para tuan besar pemodal untuk merebut kembali kekuasaan, sesudah mereka terkekang dalam periode setelah Perang Dunia II sampai dasawarsa 1970-an.

Neoliberalisme merupakan sebuah fenomena sosial-politik yang biasanya dialamatkan kepada sekelompok penguasa dan intelektual di Barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik.   Intelektual yang mau menghidupkan kembali liberalisme klasik (tetapi dengan cara “mencampur”) adalah ekonom Inggris (abad 20), John Maynard Keynes, yang kemudian teorinya disebut Keynesian. Teori ekonomi a la Keynesian adalah mempromosikan suatu ekonomi campuran, yakni baik negara (pemerintah) maupun sektor swasta memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Padahal, kaum neoliberalisme anti-pemerintah, antinegara, anti aturan. Tetapi ada yang mesti diperhatikan di sini: REAGANOMICS dan Thatcherisme juga sebenarnya beralirasn leberalisme klasik, tetapi toh tidak dianggap sebagai ancaman neoliberalisme.  Malahan kedua paham ini dianggap sebagai salah satu tulang punggung munculnya neoliberalisme, karena memang kedua paham ini anti-negara, anti-pemerintah. Itulah sebabya juga B. Herry Priyono agak kesulitan mendefenisikan apa itu neoliberalisme. [10] Dalam tulisan ini, kita sepakat saja bahwa ciri utama neoliberalisme adalah peniadaan campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, regulasi perekonomian diserahkan kepada otoritas pasar bebas. Akibatnya, legislator bukan lagi lembaga legislatif melainkan para pemilik modal.

Dalam penelusuran Bob Sugeng Hadiwinata, neoliberalisme sejatinya dikampanyekan secara gencar oleh negara-negara Barat dan berbagai lembaga ekonomi dan keuangan internasional sejak akhir Perang Dunia II. Kampanye gombal mereka berhasil: neoliberalisme menjadi norma dasar perekonomian.[11]

 Latar Belakang Munculnya Neoliberalisme [12]

Ada klaim bahwa awal munculnya neoliberalisme dilatar-belakangi oleh hancurnya “liberalisme”. Padahal bisa jadi hal ini hanya salah satu faktor saja. Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum juga berhasil mengentaskan kemiskinan umat manusia. Seiring dengan hancurnya liberalisme, pada tahun 1973 terjadi krisis minyak: mayoritas negara penghasil minyak Timur Tengah (TT) melakukan embargo terhadap As dan sekutunya; serta melipat-gandakan harga minyak dunia. Hal ini dilakukan oleh TT sebagai bukti “reaksi” mereka terhadap AS yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur.[13] Keputusan TT ini ditanggapi serius oleh para elit politik negara-negara sekutu AS dan mereka pun saling berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, beban biaya-biaya sosial demokrat (biaya-biaya fasilitas negara untuk rakyatnya). Pada situasi inilah ide-ide libertarian sebagai wacana menjadi dominan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga ditingkat global di IMF dan World Bank (WB), dan WTO.  Banyak yang menduga bahwa IMF, World Bank dan WTO adalah pendukung neoliberalisme. Kedua lembaga ini merupakan penyebab suburnya neoliberalisme. Lembaga-lembaga ini memiliki kesempatan besar untuk memaksa negara-negara berkembang (miskin) untuk mengambil dan menjalankan kebijakan neoliberalisme dalam tataran pasar bebas dengan istilah kren demi “structural adjustment” (penyesuaian struktural). Ujung-ujungnya adalah banyak negara berkembang yang justru semakin banyak hutangnya.

Pada tahun 1975-80an, di AS, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul “Anarchy, State, and Utopia”, yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah: REAGANOMICS; dan di Inggris, Keith Joseph menjadi penggagas “Thatcherisme”.[14]

Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran John Locke[15], sedangkan Thatcherisme dikaitkan dengan pemikiran liberal John S. Mill dan A. Smith. Walaupun Locke dan Mill serta Smith sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya tetap bermuara pada intervensi negara harus berkurang sehingga individu lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang kemudian di sebut: NEOLIBERALISME.

Paham ekonomi neoliberal ini, di kemudian hari dikembangkan oleh Milton Friedman. Menurut Milton Friedman, prinsip utama bisnis ekonomi adalah mencari keuntungan. Menurutnya, tugas dari pebisnis adalah mencari uang/keuntungan (“the business/task of businessman is business/making money”). Hanya dengan cara ini, suatu perusahaan akan bertahan dan bisa menghidupi para karyawannya serta CEO-nya. Tetapi, gagasan ini, kemudian banyak ditentang, karena bisnis tidak semata-mata hanya mencari keuntungan tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial: memelihara sumber daya alam dan juga memperhatikan lingkungan sosial bisnis, serta ikut andil mengentaskan pengangguran serta kemiskinan. 

Visi Neoliberalisme

 Walaupun neoliberalisme selalu dikaitkan dengan ekonomi, namun sebenarnya neoliberalisme bukan hanya sekedar ekonomi. Neoliberalisme bervisi tentang manusia dan masyarakat dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utama. Visi neoliberalisme tersebut dapat kita lihat dalam uraian berikut:

 Pertama, Visi Antropologis [16]

Neoliberalisme berkembang melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi (homo oeconomicus). Yang menarik dari visi neoliberal adalah pengandaian manusia sebagai homo oeconomicus direntang luas untuk diterapkan pada semua dimensi hidup manusia: menjadi prinsip pengorganisasian seluruh masyarakat. Hal itu secara eksplisit diungkapkan Gary Becker dalam karyanya yang berjudul “The Economic Approach to Human Behavior (1976): pendekatan ekonomi menyediakan kerangka semesta untuk memahami semua tingkah laku manusia.

Kedua, virtualisasi Ekonomi

Awal tahun 1980-an terjadi evolusi berpikir: perspektif oeconomicus tidak hanya direntang untuk diterapkan pada dimensi hidup manusia, tetapi dalam perspektif oeconomicus sendiri berkembang hierarkhi prioritas: sektor finansial (financial capital) atas sektor-sektor lain dalam ekonomi. Hasilnya adalah revolusi produk finansial, seperti derivatif, sekuritas, dsb. Tren ini lalu mempertajam pembedaan antara sektor virtual dan sektor riil dalam ekonomi dengan prioritas yang pertama. Jadi, proses ekonomi bergerak dengan prioritas transaksi uang ketimbang produksi barang/jasa riil.

Gagasan Filosofis (Konsep) Neoliberalisme

Pertama, menginginkan sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad ke-19

Kapitalisme abad ke-19 menghargai kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam urusan kehidupan ekonomi. Yang menjadi penentu utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar bukan pemerintah.[17] Gagasan ini barangkali masih dipengaruhi oleh gagasan John Locke (abad 18) yang mengatakan bahwa kaum liberal adalah orang-orang yang memiliki hak untuk hidup, merdeka, sejahtera, bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun. Pada zaman kapitalisme abad ke-19 ini, orang bebas diartikan sebagai seseorang yang memiliki hak-hak dan mampu menggunakannya dengan memperkecil campur tangan pihak lain (aturan pihak lain): kita berhak menjalankan kehidupan sendiri.[18]

Kedua, mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas: pasar yang berkuasa

Untuk mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas, kaum neoliberalisme selalu mengusung “kebebasan” dan tidak adanya hambatan buatan yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu pada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau tanpa hambatan perdagangan lainnya (tanpa regulasi legal). Bentuk-bentuk hambatan perdagangan yang ditolak kaum neoliberalisme (dalam perdagangan bebas): bea cukai, kuota, subsidi yang dihasilkan dari pajak sebagai bantuan pemerintah untuk produsen lokal, peraturan administrasi dan peraturan anti-dumping. Menurut kaum neoliberalisme pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah.[19]

Ketiga, menolak (mengurangi) campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik

Gagasan ini terfokus pada metode pasar bebas, pembatasan campur tangan pemerintah yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Gagasan ini sebenarnya tidak sehat. Kaum kaya semakin kaya dan kaum miskin semakin miskin. Seharusnya yang lebih penting adalah keadilan perdagangan (fair trade) bukan perdagangan bebas (free trade).[20]

Keempat, memangkas anggaran publik untuk layanan sosial

Kurangi anggaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, karena semuanya itu adalah bantuan dari pemerintah. Seandainya hal ini berkurang berarti peran pemerintah juga berkurang. Kelima, deregulasi: hambatan dan hukum perdagangan harus dihapus. Keenam, privatisasi: aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta (non-pemerintah). Ketujuh, mengenyahkan konsep “the public good”: mengurangi tanggung jawab bersama dan menggantikannya dengan “kewajiban individu”.[21]

 Liberalisme dan Neoliberalisme[22]

a. Perbedaan

  • Liberalisme

 

  •  
    1. manusia dianggap sebagai: homo oeconomicus;
    2. manusia adalah otonom, bebas memilih;
    3. wacana politik: sosial demokrat dengan argumen, “kesejahteraan”;
    4. Meletakkan kebebasan sebagai nilai politik tertinggi;
    5. Masih mengakui peran kerajaan/pemerintah. Dalam arti sistem kerajaan harus melindungi hak-hak semua rakyat secara adil, bijak dan seksama;
    6. Masih mengakui undang-undang kerajaan (pemerintah). Artinya semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di depan hukum dan undang-undang;
  1. Menghendaki peran serta kerajaan dalam pasar bebas. Menjaga agar tidak terjadi diskriminasi, pemerikasaan barang-barang impor-ekspor harus dilakukan secara hikmat.

 

  • Neoliberalisme

 

  •  
    1. homo oeconomicus dijadikan prinsip untuk memahami semua “tingkah laku manusia”;
    2. hal ini dimodifikasi ke arah yang lebih ekstrem: tidak perlu adanya campur tangan pemerintah, batas negara diterobos;
    3. wacana politik: sosial ekonomis kapitalis dengan argumen “privatisasi aktivitas ekonomi”;
    4. Meletakkan kebebasan dalam tataran ekonomi, pasar bebas, globalisme;
    5. Lebih ekstrem: sama sekali menolak campur tangan pemerintah, bahkan mereka menghendaki segala macam fasilitas umum seharusnya di swastanisasikan/diprivatisasikan;
    6. Sistem aturan, undang-undang/hukum, ditolak sama sekali, karena hal ini akan menguntungkan pemerintah dan stakeholders lainnya;
  1. Tidak menghendaki peran pemerintah dalam pasar bebas. Sehingga peluang akan adanya diskriminasi “terselubung” sangat tinggi (yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin).

b. Persamaan

  • sama-sama mengutamakan hak-hak individu/pribadi;
  • sama-sama menghendaki dibatasinya kekuasaan pemerintah/kerajaan, kedaulatan undang-undang ;
  • kebebaasan untuk menjalankan perusahaan pribadi tanpa adanya aturan;
  • administratif yang menghambat aktivitas individu dalam mensejahterakan dirinya.
  • sama-sama menolak kekuasaan yang otoriter yang mengekang individu;
  • Desentralisasi;
  • dst.

 

Dampak neoliberalisme [23]

Pertama, Industri lokal akan mati. Hambatan perdagangan dibuat dengan tujuan antara lain untuk melindungi industri dan tenaga kerja lokal. Dengan ditiadakannya hambatan perdagangan (deregulasi), maka harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini mengakibatkan matinya industri lokal perlahan-lahan.

Kedua, Pekerja (karyawan) tidak mendapat perlindungan dari negara. Dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur tangan dalam penentuan gaji para pekerja (karyawan). Menurut kaum neoliberal, hal ini merupakan urusan antara pengusaha pemilik modal dan para pekerja (karyawan). Apa akibat dari kebijakan semacam ini? Akibatnya adalah hak-hak pekerja tidak lagi mendapatkan perlindungan dari negara. Pengaturan upah, misalnya, sepenuhnya menjadi kewenangan pengusaha. Masalahnya, apakah pengusaha tidak menindas atau memberi gaji yang layak para pekerja?

Ketiga, Privatisasi aktivitas ekonomi . Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi, swastanisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi atau dari milik negara menjadi milik swasta . Dalam arti aktivitas ekonomi harus dikelola oleh swasta. Secara teori, privatisasi aktivitas ekonomi, membantu terbentuknya pasar bebas (neoliberalisme), mengembangkan kompetisi kapitalis (padahal yang lebih penting adalah coopetetition dan fair trade), yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga lebih kompetitif kepada publik. Tetapi teori semacam ini berakibat negatif, karena layanan publik diberikan ke sektor privat (swasta) yang justru akan menghilangkan kontrol publik dan pemerintah sehingga mengakibatkan kualitas layanan yang buruk.

Keempat, Konsumen tak terlindungi dari produk-produk yang tak layak dikonsumsi. Contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika.Bisa terjadi pemalsuan produk. Kelima, Bergesernya manajemen ekonomi. Ekonomi berbasis persediaan menjadi berbasis permintaan. Artinya negara berkembang yang tadinya kaya akan SDM, sekarang malah menjadi tidak menikmati SDM tersebut karena telah “dirampas dan dikuasai”oleh pemodal. Negara berkembang menjadi negara pengemis atas hasil tanahnya sendiri. Perekonomian dengan inflasi dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah; karena bagi neoliberalisme, penganggur adalah orang-orang yang kalah dalam persaingan.

Keenam, Masalah ekonomi adalah soal “komoditi”. Kaum neoliberalisme melihat bahwa seluruh kehidupan adalah sumber laba korporasi perusahaan. Contoh: air dinilai sebagai barang ekonomis yang pengelolaannya pun harus dilakukan sebagaimana layaknya mengelola barang ekonomis. Jadi, dimensi sosial dalam sumberdaya public goods direduksi hanya sebatas sebagai komoditas semata.

Ketujuh, Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah. Salah satu kelebihan neoliberalisme adalah menawarkan pemikiran politik yang sederhana, sehingga pada titik tertentu tidak lagi mempunyai makna selain apa yang dilakukan oleh pasar dan pengusaha. Bagi kaum neoliberalisme, politik adalah keputusan-keptusan yang menawarkan nilai-nilai dan hanya satu cara yang rasional untuk mengukur nilai yakni pasar. Selain itu, wilayah politik dianggap sebagai tempat pasar berkuasa dan konsep globalisasi (perdagangan bebas) dijadikan cara untuk perluasan pasar melaui WTO, sehingga neoliberalisme yang “kapitalisme” dianggap sebagai neo-imperialisme. Kedelapan, Semakin lebar jurang antara si kaya dan si miskin.

Kritik terhadap Neoliberalisme[24]

Neoliberalisme dianggap sebagai globalisme yang tak bertanggungjawab terjadap nasib rakyat jelata, rakyat miskin. Neoliberalisme adalah neo-imperialisme, neo-kolonialisme. Mengapa? Karena justru neoliberalisme inilah yang membuka kesempatan bagi kaum kaya untuk mengeksploitasi negara-negara berkembang secara “halus” namun sangat menyayat. Hasil kebijakan IMF misalnya justru memperkeruh situasi Indonesia dengan menenggelamkan Indonesia dalam suasana hutang luar biasa. Itu tidak lain adalah hasil desain IMF yang notebene salah satu lembaga aktor neoliberalisme yang berada di belakang meja. Neoliberalisme tidak menghadirkan keadilan dalam masyarakat. Yang timbul hanyalah kesenjangan sosial. Bagi Rawls, kesenjangan sosial kaya-miskin itu bisa diatasi jika selalu berpedoman pada keadilan sebagai “fairness.” Dalam arti, yang lebih penting adalah “fair trade” (perdagangan yang adil) dan bukan “free trade” (perdagangan bebas). Dalam “fair trade”, pelaku ekonomi perlu “menolong” mereka yang tak punya modal sehingga mereka juga menikmati keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai manusia.[25]

Ignatius Wibowo mencermati gelombang neoliberalisme yang semakin ekstrem. Seiring mencermati, beliau juga mencoba melihat tokoh yang mau menyempurnakan neoliberalisme menjadi lebih “manusiawi”. Tokoh yang ia anggap relevan sebagai pengkritik neoliberalisme (demi kesempurnaan) adalah Jeffrey Sachs yang menulis buku: The End of Proverty (2005). Setelah I. Wibowo meneropong buku tersebut ternyata fokus Sachs adalah orang-orang miskin yang selama ini “dibiarkan” oleh kaum neoliberalisme. Menurut Sachs, penyebab kemiskinan adalah karena tiadanya: human capital (SDM), bussiness capital, infrastructure, natural capital (SDA), public institutional capital, dan knowledge capital. Untuk keluar dari kemiskinan tidak mungkin dilakukan hanya karena kekuatan sendiri dan orang menjadi miskin bukan semata-mata karena gagal dalam pasar global. Konsep ini bertolak belakang dengan gagasan neoliberalisme.

Jalan keluar yang ditawarkan oleh Sachs agar orang miskin dapat keluar dari kemiskinannya adalah dengan menggunakan model “clinical economics”. Artinya, penyebab kemiskinan harus dilihat dari berbagai faktor: penyakit, cuaca buruk, lingkungan yang hancur, isolasi fisik, dll. Setelah dideteksi semua “penyebab” kemiskinan ini, barulah dicek mana yang lebih urgen ditangani (diobati). Dari perspektif semacam ini, tentu untuk mengatasi kemiskinan tidaklah mungkin hanya memakai satu obat saja berupa pasar bebas (yang bersifat deregulasi). Kemiskinan hanya bisa diatasi jika ditangani secara langsung, memberi bantuan langsung. Ide Sachs ini tidak dapat disimpulkan sebagai ide yang justru menciptakan ketergantungan. Ia memang sangat setuju bahwa lebih baik memberi kail daripada memberi ikan. Hanya saja ia juga mengoreksi pola pikir semacam ini: bagaimana orang miskin bisa memancing jika mereka lapar. Berilah mereka makan agar mereka bisa berdiri memancing. Orang miskin harus dibantu untuk menjejakkan kaki (to jump start).

Itu sebabnya Sachs selalu menuntut agar negara-negara maju dan kaya menyediakan bantuan untuk membantu negara-negara miskin.[26] Hanya saja bantuan yang dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan harus jelas. Bantuan yang dibagikan kepada sektor publik itu diarahkan untuk: 1) modal manusia/human capital (kesehatan, pendidikan dan nutrisi); 2) infrastruktur (jalan, listrik, air, dan sanitas serta perlindungan lingkungan; 3) natural capital/modal alami (pemeliharaan keragaman hayati serta ekosistem; 4) modal lembaga publik (administrasi publik yang dikelola baik, sistem penhadilan dan polisi) dan 5) modal pengetahuan (penelitian ilmiah untuk kesehatan, energi, pertanian, cuaca, dan ekologi).

Pendeknya, sektor publik harus tetap ada untuk menjalankan kegiatan yang terfokus pada investasi untuk sekolah, klinik, jalan, riset. Dengan pola pikir semacam ini, Sachs mengkritik dan juga keluar dari jalur neoliberal yang sangat anti pada negara. Sachs tidak menyerahkan urusan pengentasan kemiskinan hanya kepada invisible hand atau sistem pasar. Anehnya, Sachs tidak anti-neoliberalisme (tidak antiglobalisasi) karena baginya globalisasi (dan neoliberalisme) sudah bagus, namun yang perlu dibenahi adalah kebijakan publik negara-negara juga campur tangan pemerintah perlu (jangan ditiadakan, sektor publik perlu jangan hanya sektor privat).

Catatan Kaki:


[1] Postinus Gulö, adalah lulusan sarjana filsafat (S-1) di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung; sekarang mahasiswa Magister Ilmu Teologi (S-2) di Universitas Katolik Parahyangan. Tulisan ini terakhir direvisi tanggal 9 Juni 2010.  Tulisan ini pertama kali dipublikasikan 4  Maret 2008 di blog ini.

[2] Lihat Bob Sugeng Hadiwinata, “Bourdieu, Neoliberalisme, Intelektual dan Gerakan Sosial Global” dalam MELINTAS , Volume 22 No. 1, April 2006-Juli 2006, hlm. 475.

[3] www.wikipedia.com, diakses 2 April 2010.

[4] Lihat tulisan Luthfi Assyaukanie tentang Fundamentalisme dan Neoliberalisme dalam situs: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1141.

[5] Bob Sugeng Hadiwinata, Op. Cit., hlm. 475.

[6] Bob Sugeng Hadiwinata, Ibid., hlm. 475-481. Perlu dibaca juga John Rawls, Teori Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12-24 dan hlm. 334-374.

[7] John Rawls, Justice As Fairness: A Restatement (London: Harvard University Press, 2001), hlm. 42-45.

[8] Lihat B. Herry Priyono, Neoliberalisme, http: //www.duniaesai.com/filsafat/Fil44.htm.

[9] B. Herry Priyono, Ibid.

[10] Ibid.  

[11] Lihat Bob Sugeng Hadiwinata, Op.Cit., hlm. 475.

[12] Lihat Ari Yurino dalam situs http://rumahkiri.net/index.php?option=com_content&task=view&id=410

[13] Bdk. www.wikipedia.neoliberalisme.com, diakses 28 Maret 2010. Perang Yom Kippur dikenal dengan nama Perang Ramadhan atau Perang Oktober, karena perang ini terjadi pada 6-26 Oktober 1973 antara pasukan Israel melawan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Perang ini merupakan kelanjutan dari perang enam hari yang terjadi pada tahun 1967 antara Israel melawan gabungan tiga negara Arab (Mesir, Yordania dan Suriah). Ketiga negara ini mendapat bantuan aktif dari Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, dan Aljazair. Pemicu perang ini adalah “ketidakpuasan” orang Arab atas kekalahannya dalam Perang Arab-Israel pada tahun 1948 dan 1957. Arab tetap tidak mengakui keberadaan Israel dan Arab menyerukan penghancuran negara Yahudi.

[14] Reaganomics diambil dari nama Ronald Reagan (AS), sedangkan Thactherisme diambil dari nama Margaret Thatcher (Inggris). Mereka adalah pemimpin negara maju yang menjadi pengkut neoliberalisme. Mereka mempropagandakan kebebasan individu dan kompetisi yang bebas dimplementasikan dan disebarluaskan dalam sebuah sistem ekonomi. Persoalan kemiskinan individu tidak lagi menjadi persoalan bagi negara karena hal tersebut adalah hal lumrah dalam kompetisi: pasti ada yang tidak mampu bertarung dalam kompetisi dan yang tidak mampu inilah yang menjadi MISKIN.

[15] Lihat Ari Yurino, Op.cit. Salah satu ide John Locke adalah manusia memiliki hak untuk hidup, merdeka, sejahtera, bebas bekerja, bebas mengambil keputusan, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas mengambil keuntungan apapun, bebas tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan.

[16] B. Herry Priyono, Op.Cit..

[17AriYurino,“TentangNeoliberalisme,”dalamhttp://rumahkiri.net/index.php?option=com_content&task=view&id=410

[18]  Ibid., Ari Yurino

[19]  Ibid., Ari Yurino

[20] Lihat Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 37-49. Perlu dibaca juga Bob Sugeng Hadiwinata, Op.Cit., hlm. 471-483.

[21]  Lihat Farid Gaban, “Inti Pandangan Neoliberalisme,” dalam http: //bagusalfa.blogspot.com/2006/12/inti-pandangan-neoliberalisme.html.

[22] Bagian ini dirangkum dari http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

[23] Lihat Bob Sugeng Hadiwinata, Op.Cit., hlm. 471-483. Lihat juga Ari Yurino, Op. Cit.

[24] Bagian ini, lebih banyak merujuk pada uraian Ignatius Wibowo, “Akhir Neoliberalisme Sachs?,” dalam http: www.kompas.com/kompas-cetak/o50/opini/214671.html. Tidak hanya Sachs yang melancarkan kritik tajam terhadap neoliberalisme. Pierre Bourdieu juga melancarkan kritik pedas bahwa neoliberalisme membuat orang miskin semakin miskin. Dalam paham neoliberalisme, orang miskin tidak pernah bisa menikmati keadilan ekonomi (fairness). Lihat Bob Sugeng Hadiwinata, Op.Cit., hlm. 475.

[25] Lihat John Rawls, Teori Keadilan, Op.Cit., hlm. 3-22.

[26]  Sachs menuntut bantuan dari negara kaya sebesar 135 miliar dollas AS (2006) dan tahun 2015 harus naik menjadi 195 dollar AS (untuk sampai pada target Millenium Development Goals)

33 Tanggapan to “Apa Itu Neoliberalisme?”

  1. Stanislaus Nugroho said

    what can we do now?

  2. bustami said

    mantap li tulisannya yaaaaa…ayo terus menulis!!!!!biar orang tau

  3. hana said

    WAH REPOT JUGA YA KALU BUDIONO JADI WAPRES DIA MENERAPKAN FAHAM NEO LIBERALISME.

    • Postinus said

      Hana….sebenarnya tulisan ini tdk punya pretensi apapun mengenai cawapress pada waktu itu. bahkan tulisan ini jauh2 hari saya buat sebelum ada wacana cawapress……

      Memang selama kampanye 2009, tulisan ini paling banyak di kunjungi…..
      Tuhan memberkati…..

  4. aries said

    sekarang banyak orang tau bos……….. tapi gak mesti terlalu repot kalao budionan jadi

  5. roganda said

    ketiga pasangan capres dan cawapres sangat sulit untuk dipisahkan dari neoliberalisme karena memang mereka adalah pelaksana dari kebijakan neoliberalisme yang di dikte oleh IMF, bank dunia. tolak capres & cawapres neolib!!!

  6. m. idrus taba said

    good. Bernas, enak dibaca dan penting.

  7. postinus said

    Tulisan ini merupakan bahan presentasi penulis di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Banyak sekali yang melihat tulisan ini. Terima kasih.

  8. Helmy AM said

    Tulisanyya ok, terus bahas ttg bahaya neolib untuk dunia pendidikan.

  9. fuqara said

    lebih lengkapnya lihat http://www.islamhariini.wordpress.com

  10. steve said

    neoliberalisme tidak cocok dgn kondisi ekonomi indonesia krn pasti pengaruhnya akan merugikan masy. neoliberalisme itu berpihak pada pihak swata yg dgn gampang akan mengambila alih smua BUMN dan membuat harga secara monopoli. kita tidak sama dgn usa ataupun eropa. kalau di usa seorang tukang pangkas bisa menghasilkan 10 juta per bulan, nah kalau di indonesia seorang manager saja mungkin tidak sampai 2 juta. tolak neoliberalisme…

  11. neoliberalisme kurang bagus karena SDM negara kita masih banyak yang rendah.
    sukses terus..

  12. El Fajr Yumiraz said

    Setelah pilpres Neoliberalisme harus mati soalnya mematikan ekonomi rakyat!
    -Fajr

  13. numpang lewat n baca..bagus tulisannya

  14. yoshimori said

    tolak neoliberalisme,lbih bayk kta buat liberalisme sndri ja khusus rakyat indonesia alias neoliberalisme ke2

  15. frans lubis ,SE. said

    lalu kenapa para ekonom-ekonom pro pasar bebas neo-liberalistik yang selalu bisa menduduki posisi penting di pemerintahan ? kenapa macam Dr. Ichsanoodin Noorsy,Dr.Revrisond Baswir, Dr. Hendri saparini dan doktor2 lainnya selalu berada di luar dan suara mereka seperti sayup aja yah..??

  16. Postinus said

    Horas Pak Frans Lubis, terima kasih atas komentar dan pertanyaannya. Bisa jadi bahwa para ekonom pro pasar bebas itu menduduki jabatan penting karena mereka mampu mengakomodasi kepentingan penguasa. Mereka punya power baik secara intelektual pun secara ekonomis. Alasan kedua, bisa jadi karena efek dari pasar bebas belum sepenuhnya disadari efeknya bagi rakyat yang tak punya modal, yang tak mampu bersaing di arena pasar bebas. Kalaupun disadari, barangkali karena rakyat tak pnya modal tidak perlu diperhitungkan oleh mereka.

  17. Ferry said

    Terimaksih referensinya!!!

  18. postinus said

    Pembaca terhormat, tulisan ini sudah saya revisi, Sabtu, 09 Juni 2010. Reverensi dan ulsan-ulasan saya tambahkan. Hal itu saya lakukan karena ternyata tulisan ini sering dibaca.

    Trim’s
    Postinus

  19. kinta said

    entah mengapa saya merasa tulisan ini masih subyektif.

    • Postinus said

      yah…..itulah benar apa yg pernah dikatan filsuf kondang Roland Barthes, setelah penulis memuliskan gagasannya maka dibaca secara multi tafsiran oleh para pembacanya. Anda adalah salah satu yg menafsirkan tulisan tersebut secara subjektif…terima kasih….

  20. Rhyzkey said

    kenapa harus ada seh istiLah gituan
    bikin…payah ajah
    huft…

  21. postinus said

    Para komentator, terima kasih komentar Anda. Entah ada hubungannya atau tidak, sekarang semakin nyata bahwa kekuatan swasta semakin menggegam perekonomian Indonesia. Sepertinya sistem neoliberalisasi itu sedang ditancapkan dalam regulasi ekonomi kita. Regulasi ekonomi demikian ujung-ujungnya tak banyak berpihak pada wong cilik. Kepentingan para stakeholderslah yang lebih diutamakan. Regulasi sebatas diamandemen atau dibuat tetapi aplikasinya dibiarkan masuk angin..ditelan zaman. Sistem neoliberalisme semakin lengkap dengan budaya koruptif, nepotis, kolusif. Nasib rakyat terbiarkan. Kepentingan elitis para politikuslah yang sedang dominan. Hampir semua peristiwa dijadikan arena “politik busuk” dan pencitraan diri dan organisasi. Semoga tahun 2011 ini menjadi tahun rahmat dan tahun pertobatan. Kita tetap berharap bahwa Indonesia semakin hari semakin baik. Entah kapan terealisasi harapan ini!

  22. Tulisan ini sangat menambah wawasan tentang isu neoliberasime yang menjadi hangat dibicarakan bukan saja di indonesia tetapi bagi masyarakat dunia, tujuan manusia yang paling hakiki adalah bertahan hidup. Dalam rangka memenuhi tujuannya untuk bertahan hidup, perlu survive, bekembang biak, berkompetisi sehingga terjadi proses seleksi alam dimana yang terkuatlah yang memenangi kompetisi. Proses ini akan selalu melekat pada diri manusia itu sendiri; baik dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan sehari-hari, manusia sendiri akan sulit menerima kehidupan yang bersifat linear seperti ajaran karlmax ; segala urusan sosial merupakan urusan negara. Faktanya, di masyarakat ada sebagian orang yang lebih cerdas, lebih berbakat, lebih giat bekerja, sudah barang tentu hasil yang diperoleh lebih besar dari pada orang yang tidak cerdas, tidak berbakat, dan malas, ini awal lahirnya kapitalisme yang menutut ingin naik kelas strata sosialnya.

    Salam,

    Agus Paterson Sarumaha

  23. Terima kasih Bpk. Agus Paterson Sarumaha. Benar, manusia bukan hanya makhluk kreatif, tetatpi ia juga makhluk yang mampu membuat determinasi atas hidupnya. Kekuatan ekonomi menjadi bukti nyata kreativitasan sekaligus kuatnya daya determinis manusia. Manusia tidak hanya merangkai hidup secara linear-sekuentif tetapi kon-sekuentif. Namun, manuasia sebagai makhluk ilahi memiliki tanggung jawab menjadi “wajah Allah” di dunia yang ikut menaikkan taraf hidup sesamanya. Manusia ilahi tidak hanya mengais keuntungan tetapi memberi penghidupan kepada yang lain. Ya’ahowu

    Postinus Gulo (Bandung)

  24. Well said

    Saya yakin karena Bapak seorang lulusan fakultas filsafat, banyak membahas mengenai filosofi dari pandangan-pandangan ekonom dunia dari yang mainstream seperti Adam Smith, Karl Marx, dan John Maynard Keynes, serta pandangan-pandangan yang lebih kontemporer. Apabila kita perhatikan hal-hal yang mendasari pandangan2 tersebut, sebenarnya ada hal yang sangat baik yang ingin ditonjolkan para ekonom tersebut. Adam Smith (karena kita sedang banyak membicarakan pandangan liberal) banyak “diolak-olok” saat ini seperti orang sesat karena padangan liberalnya, padahal awalnya pandangannya bertujuan agar masyarakat memperoleh nilai yang paling baik yang bisa diterima lewat spesialisasi dan persaingan. Dan pandangan para ekonom itupun sangat dipengaruhi dengan kejadian yang ada disekelilingnya pada saat itu, bukan saja Smith, tetapi juga Karl Marx maupun Keynes (terus terang saya lebih “mengidolai” Keynes). Kalaupun berkembang tidak terkendali banyak hal yang mempengaruhinya bukan hanya semata-mata pandangannya salah. Selain itu hampir tidak ada negara yang murni liberal saat ini (termasuk USA saat ini) walaupun menganut pasar bebas dan menjadi bagian dari globalisasi dunia, seperti juga Indonesia. Hal itu bisa kita lihat dari postur APBN kita dan peraturan2 yang ada. Intinya government should regulate too, karena terkadang pasar bisa saja salah/kacau (market failure).
    Dan apa yg ada di konsensus Washington bukanlah semuanya buruk/ tidak cocok, karena ada banyak hal bisa ditarik disana seperti displin anggaran, efisiensi BUMN (kalau perlu diprivatisasi kalau hanya memeras negara saja), menghargai hak cipta untuk meningkatkan iklim inovatif dll.
    Juga ijinkan saya mengkritik sedikit jawaban Bapak di atas, atas pertanyaan mengenai “ekonom2 pro pasar bebas” yang dipakai oleh pemerintah , menurut saya tidak seburuk itu pak, saya melihat bukan karena mereka mau mengakomodir penguasa atau tidak mengerti, tetap memang mereka harus bisa melihat dan mengambil keputusan di tengah keadaan perekonomian yang ada saat ini sekaligus harus melihat hal yang paling menguntungkan Indonesia/ masyarakat banyak. Pilihannya adalah berbuat yang terbaik ditengah kondisi yang tidak terlalu baik/ ideal, atau tidak melakukan apa-apa. Saya terus terang kagum dengan Sri Mulyani Indrawati (menteri keuangan Indonesia sebelumnya) karena ditengah arus perekonomian dunia yang ada, beliau tetap bisa melihat mana yang perlu bagi Indonesia. Kebijakannya sebenarnya banyak yang “anti neoliberalisme” (kalau saya boleh menggunakan pengertian Bapak), namun beliau tidak banyak diberi ruang untuk menjelaskannya kepada masyarakat karena media kadung memberikan stigma negatif. Saya tidak mengatakan pencapaiannya sudah sempurna, namun arahnya sebenarnya baik dan ada mengisyaratkan perkembangan dari masa sebelumnya (walaupun untuk mencapai yang ideal masih cukup jauh dan sulit karena koordinasi semua elemen yang ada masih jadi masalah di Republik ini).
    Intinya saya mengajak kita melihat dengan baik dan teliti seluruh pandangan yang ada sebelum membuat suatu kesimpulan. Takutnya kesimpulan kita malah jadi suatu tindakan “menghakimi”. Maafkan kalo saya terkesan sok tahu (karena banyak hal yang saya tidak tahu), hanya mencoba untuk urun pendapat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.

  25. menurut saya, sistem ekonomi yang baik adalah yang tidak merugikan negara dan masyarakat. bukan menjadikan yang kaya semakin kaya dan yang misikin semakin miskin. saya sependapat dengan apa yang bapak tuliskan, namun apakah kita (indonesia) bisa hidup tanpa neloberalisme?
    terimakasih.

  26. postinus said

    Saudara-saudari, terima kasih komentar, kritik dan saran Anda. Ide-ide Anda semakin menambah wawasan kita semua. Pada taggal 4 Maret 2008, artikel ini saya publikasikan di blog ini, dan hingga saat ini, artikel tersebut sudah di klik sebanyak 10.840 kali….kita bisa berasumsi bahwa isu neoliberalisme menarik perhatian publik…banyak yang mencarinya di internet….sejak 2009 lalu – ketika ramai bursa capres – artikel ini mendadak ramai dibaca….daya kuriositas masyarakat seolah terpacu terus mencari tahu apa itu neoliberalisme…

  27. antonius said

    makasi banget atas bantuan yang saudara limpahkan kepada saya. hanya yang maha kuasalah yang akan balas jaza saudara. kasih lagiiiiiiiii, tetap di poskan ya?

  28. guardiman said

    Bung Pontius, kalau melihat kenyataan dan buktinya pemerintah dan rakyat Indonesia di era globalisasi ini jadi sulit dong karena bisa terseret-seret oleh kekuatan Neo Liberalisasi siapapun nanti yang jadi penguasa akan terjepit kekuatan besar dari luar yaitu neo lib , sementara dari dalam negeri negara dan rakyat Indonesia menagih pelaksanaan idiologi Pancasila pada semua aspek dan bidang kehidupan bukan sekedar wacana dan lip service, menurut bung Pontius bagaimana ini solusinya…..salam

  29. I have read so many posts regarding the blogger lovers however this paragraph is actually a
    good piece of writing, keep it up.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: