BERBAGI INSPIRASI

  • Hargailah Hak Cipta Orang Lain!

    Para pembaca terhormat, Anda boleh mengutip tulisan-tulisan yang saya muat dalam blog ini. Akan tetapi, marilah menghargai hak cipta saya sebagai penulis artikel. Saya cari-cari melalui mesin pencarian google, ternyata sudah banyak para pembaca yang memindahkan tulisan-tulisan dalam blog ini, atau tulisan-tulisan yang saya publikasikan di situs lainnya dikutip begitu saja tanpa meminta izin dan tanpa mencantumkan nama saya sebagai penulis artikel. Semoga melalui pemberitahuan ini tindakan pengutipan artikel yang tidak sesuai aturan akademis, tidak lagi diulangi. Terima kasih. Ya'ahowu!
  • ..


    Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter
    widget

    widget

  • Image

  • Blog Stats

    • 114,940 hits
  • Janganlah……………

    Penginjil Lukas berusaha mewartakan Yesus yang memperhatikan orang-orang lemah dan berdosa. Dalam perikop Lukas 18: 9-14 jelas tampak ciri khas pewartaan Lukas itu. Orang Farisi adalah orang yang taat hukum. Tetapi mereka suka merendahkan orang lain. Terutama pendosa. Kaum Farisi cenderung mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Mereka suka menyombongkan diri. Orang Farisi suka mempermalukan orang berdosa. Merasa diri lebih baik dan lebih benar. Kerendahan hati tiada dalam hati mereka. Celakanya, ketika berdoa di hadapan Allah yang tahu apapun yang kita perbuat, orang Farisi justru bukan berdoa tetapi membeberkan bahwa ia tidak seperti pemungut cukai, pendosa itu. Orang Farisi bukan membawa orang berdosa kembali pada Allah. Bayangkan saja. Pemungut cukai itu tenggelam dalam dosanya. Mestinya,orang Farisi mendoakan dia agar ia kembali kepada Allah. Agar ia bertobat. Rupanya ini tidak muncul. Orang Farisi berlaga sebagai hakim, yang suka memvonis orang lain. Sikap kaum Farisi ini, tidak dibenarkan oleh Yesus.

    Sebaliknya Yesus membenarkan sikap pemungut cukai. Pemungut cukai dalam doanya menunjukkan dirinya tidak pantas di hadapan Allah. Pemungut cukai sadar bahwa banyak kesalahannya. Pemungut cukai mau bertobat, kembali ke jalan benar. Ia tidak cenderung melihat kelemahan orang lain. Ia tidak memposisikan diri sebagai hakim atas orang lain. Ia sungguh menjalin komunikasi yang baik dengan Allah. Pemungut cukai memiliki kerendahan hati. Ia orang berdosa yang bertobat!

    Karakter Farisi dan pemungut cukai ini bisa jadi gambaran sifar-sifat kita sebagai manusia. Kita kadang menggosipkan orang lain. Suka membicarakan kelemahan orang lain. Tetapi kita tidak berusaha agar orang lain kembali ke jalan benar. Kita bahagia melihat orang lain berdosa. Kita membiarkan orang lain berdosa. Kita bangga tidak seperti orang lain yang suka melakukan dosa. Kita sering meremehkan orang-orang yang kita anggap pendosa tanpa berusaha mendoakan mereka. Tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah membawa orang lain kembali pada Allah.

    Marilah kita belajar dari pemungut cukai. Ia sadar sebagai pendosa. Dalam doanya, pemungut cukai meminta belaskasihan dan bukan mengadukan orang lain kepada Allah. Pemungut cukai itu telah menemukan jalan pertobatan. Teman-teman, marilah hadir di hadapan Allah dengan rendah hati. Jangan cenderung melihat kelemahan orang lain. Jika Anda ingin orang lain benar dan menjadi lebih baik, doakanlah mereka agar Allah menuntunya ke jalan pertobatan. ***

  • Orang lain adalah neraka?

    "Orang lain adalah neraka" adalah ungkapan pesimisme Sartre, seorang filsuf eksistensialisme yang mencoba menggugat realitas. Tapi, setuju atau tidak, saya mengira jangan-jangan kita yang justru menjadi neraka bagi orang lain. Fenomena dewasa ini cukup melukiskan bahwa manusia telah menjadi penjara, ancaman, bahkan neraka bagi orang lain. Dengarlah radio pasti setiap hari ada yang terbunuh di moncong senjata, belum lagi yang dibunuh melalui aborsi. Coba Anda bayangkan, berapa ribu orang dalam sekejab menjadi mayat. Lantas, kita bertanya, mengapa terjadi semuanya itu. Apa sih yang dimaui manusia itu?
  • Memaafkan…

    Gimana jika seseorang tidak sadar bahwa ia berbuat salah, sering nyakitin kita? Apakah kita tetap menuntut dia untuk minta maaf? Atau gimana caranya agar terjadi rekonsiliasi? Kayaknya susah memang jika demikian kondisinya. Tapi, seorang teolog, Robert Schreiter mengusulkan: seharusnya kita jangan menunggu pihak yang bersalah meminta maaf. Dan, tidak perlu kita menuntut orang lain minta maaf kalau ia tidak mau minta maaf. Mulailah memaafkan yang lain. Hai, korban, mulailah memaafkan yang lain. Imbuhnya. Saya rasa nasehat beliau ini sangat bijak. Nasehat beliau adalah ungkapan spiritual yang paling dalam. Selama ini, yang terjadi adalah kita sulit memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Maka, masalah semakin keruh, situasi semakin mengganas, dan ujung-ujungnya kita "memakan" orang lain. Tidak susah memaafkan jika kita rendah hati. Anda setuju? Manakala Anda mengingat orang yang menyakiti Anda, saat itu Anda dipanggil untuk memaafkannya. Maka, semakin sering Anda mengingat orang yang Anda benci, sesering itu pulalah Anda dipanggil untuk memaafkan.

  • Arsip

  • Kategori Tulisan

  • Sahabat Anda Postinus Gulö

  • Halaman

  • Kalender

    Maret 2008
    S S R K J S M
    « Feb   Mei »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

Moral dan Politik

Posted by postinus pada Maret 4, 2008


Paper ini pertama-tama ingin menjawab satu pertanyaan: bagaimana jika politik dan moral terpisah? Jawaban pertanyaan ini saya paparkan dalam uraian berikut.

 

Politik berkaitan erat dengan kekuasaan dan ketatanegaraan. Hal itu sesuai dengan etimologi politik: politeia (negara), dan politikos (negarawan). Jika kita kembali melihat hakikat filsafat politik, semakin jelas bahwa politik dan moral saling interpendensi. Plato misalnya, mendefenisikan filsafat politik sebagai salah satu cabang etika (filsafat moral) sosial atau kemasyarakatan. Baginya, manusia sudah selalu berpolitik karena manusia tidak pernah terlepas dari negara (politeia).[1]

 

Dalam negara, hukum, tata aturan, norma pasti dirumuskan, dan kemudian diberlakukan. Tujuannya adalah untuk mengatur aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas politiknya. Dari uraian ini, saya setuju pendapat Immanuel Kant yang mengatakan bahwa moralitas dan politik tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Moralitas adalah suatu praksis dalam pengertian objektif: keseluruhan hukum-hukum yang mengikat tanpa syarat, yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan bertindak, kewajiban dan tanggung jawab.

  

 Kebijakan politik harus memperhatikan dimensi moral: apa dampak dari kebijakan politik terutama secara sosial, dan ekonomi. Begitu juga, seseorang yang terjun ke dunia politik seharusnya berlaku moralis. Kalau tidak, para politikus akan terjebak pada kepentingan pribadi, pencurian (korupsi) bahkan melegalkan hukum illegal. Dimensi moral berkaitan erat dengan “boleh atau tidak boleh”, jadi, tekanan moral adalah dimensi etika.

  

Kejujuran (dimensi moral) adalah politik terbaik. Kebijakan politik murni (tanpa ide tersembunyi) menjamin perdamaian lestari karena sang moralis-politik menganggap ide hukum sebagai kewajiban untuk tetap berdamai, bukanlah sebagai tujuan melainkan sebagai sarana demi tujuan-tujuan politik Perdamaian lestari mengandaikan kehendak moral untuk tetap berdamai sehingga mekanisme alam dapat mengarahkan kecenderungan-kecenderungan egois manusia ke penjagaan perdamaian.[2]

  

Immanuel Kant, dalam akhir bukunya tentang “Menuju Perdamaian Abadi”, menegaskan harmoni antara politik dan moralitas berdasarkan konsep hukum publik yang transcendental. Hubungan harmoni antara politik dan moralitas, memungkinkan manusia untuk memastikan apakah pertimbangan yang akan mendasari tindakan politik secara moral dapat diterima atau tidak. Tolok ukur itu adalah publisitas. Apabila pertimbangan-pertimbangan itu tidak dapat dibuka terhadap masyarakat luas, pertimbangan-pertimbangan itu secara moral tidak dapat dibenarkan dan tindakan itu secara moral dilarang. Sebaliknya, semua pertimbangan yang hanya dapat mendasari tindakan politis apabila semua pertimbangan dibuka kepada publik, secara moral bersifat benar. Kebijakan politik yang mendasarkan diri pada pertimbangan yang harus menghindar dari sorotan publik, secara moral bersifat jahat.

   

Politik yang baik hanya ada dalam pengembangan demokrasi. Dalam menentukan kebijakan mesti menggunakan akal sehat tidak sekadar emosional.[3] Pendeknya, politik harus bersanding dan menyatu dengan dimensi moral atau etika. Politik mesti tunduk pada hukum. Politik dikatakan tidak kotor jika ia mengindahkan dimensi moral.

  

Jadi, jika moral dipisahkan dari politik, maka sudah bisa ditebak bahwa politik yang demikian jatuh dalam politik busuk: KKN, mengeluarkan kebijakan berdasarkan nafsu, uang, kesemena-menaan dan untuk mendukung kecurangan sang penguasa.

  

Kebijakan politik (yang memperhatikan moral) selalu memperhatikan kemajuan dan perkembangan rakyat, tidak semena-semena. Oleh karena itulah kebijakan politik yang bermoral mampu memberikan ketentraman dan memperhatikan Trilogi Van Deventer: irigasi (bagi petani), transmigrasi (untuk pengungsi) dan edukasi. Singkatnya, politik yang bermoral bertujuan untuk mensejahterakan rakyat.[4] Aristoteles pernah mengatakan bahwa “tujuan politik adalah yang baik bagi manusia” (bukan yang baik bagi pribadi tertentu).[5]

 

Bahkan, Frans Seda pernah menulis demikian:  kebijakan politik mesti memperhatikan dimensi moral tentang bagaimana menjawab dan menyelesaikan masalah sosial, kultur dan spiritual. Oleh karena itulah, Frans Seda menganjurkan agar Gereja tidak memisahkan diri dari dunia (dan politik). Gereja hadir di dunia, hidup bersama dunia dan bertindak dalam dunia. Gereja hadir sebagai ragi, sebagai penjiwa masyarakat manusia. Kebijakan politik hendaklah tidak bermuara memperlebar dikotomi. Yang diharapkan dan yang semestinya ada dalam kebijakan politik adalah dikotomi diganti dengan pengakuan adanya otonomi manusia sebagai pribadi. Dengan demikian, kebijakan diskrimantif tidak terjadi.[6]  

  Daftar Pustaka  

1.       Aristoteles. 2004. Nicomachean Ethics, Sebuah Kitab Suci Etika, diterjemahkan oleh Embun Kenyowati. Bandung: Mizan

2.      Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 13. 1990. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

3.      Kant, Immanuel. 2005. Menuju Perdamaian Abadi. Bandung: Mizan (bekerjasama dengan Goethe-Institut Jakarta).

4.      Seda, Frans. 1996. Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru. Jakarta: Grasindo.

5.      http://www.suaramerdeka.com/harian/o401/20/tjk 1.htm, diakses 15 Desember 2007                                    

                                                      

 


[1] Lihat Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 13 (Cipta Adi Pustaka: Jakarta, 1990), hlm. 320 
[2] Lihat Immanuel Kant, Menuju Perdamaian Abadi Mizan (bekerjasama dengan Goethe-Institut Jakarta): Bandung, 2005), hlm. 94-128.  
[4] Lihat Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 13 (Cipta Adi Pustaka: Jakarta, 1990), hlm. 316-317
[5] Lihat Aristoteles, Nicomachean Ethics, Sebuah Kitab Suci Etika, diterjemahkan oleh Embun Kenyowati (Mizan: Bandung, 2004), hlm. 2-3

[6] Lihat Frans Seda, Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru (Grasindo: Jakarta, 1996), hlm. 68-69

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: