BERBAGI INSPIRASI

  • Hargailah Hak Cipta Orang Lain!

    Para pembaca terhormat, Anda boleh mengutip tulisan-tulisan yang saya muat dalam blog ini. Akan tetapi, marilah menghargai hak cipta saya sebagai penulis artikel. Saya cari-cari melalui mesin pencarian google, ternyata sudah banyak para pembaca yang memindahkan tulisan-tulisan dalam blog ini, atau tulisan-tulisan yang saya publikasikan di situs lainnya dikutip begitu saja tanpa meminta izin dan tanpa mencantumkan nama saya sebagai penulis artikel. Semoga melalui pemberitahuan ini tindakan pengutipan artikel yang tidak sesuai aturan akademis, tidak lagi diulangi. Terima kasih. Ya'ahowu!
  • ..


    Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter
    widget

    widget

  • Image

  • Blog Stats

    • 114,940 hits
  • Janganlah……………

    Penginjil Lukas berusaha mewartakan Yesus yang memperhatikan orang-orang lemah dan berdosa. Dalam perikop Lukas 18: 9-14 jelas tampak ciri khas pewartaan Lukas itu. Orang Farisi adalah orang yang taat hukum. Tetapi mereka suka merendahkan orang lain. Terutama pendosa. Kaum Farisi cenderung mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Mereka suka menyombongkan diri. Orang Farisi suka mempermalukan orang berdosa. Merasa diri lebih baik dan lebih benar. Kerendahan hati tiada dalam hati mereka. Celakanya, ketika berdoa di hadapan Allah yang tahu apapun yang kita perbuat, orang Farisi justru bukan berdoa tetapi membeberkan bahwa ia tidak seperti pemungut cukai, pendosa itu. Orang Farisi bukan membawa orang berdosa kembali pada Allah. Bayangkan saja. Pemungut cukai itu tenggelam dalam dosanya. Mestinya,orang Farisi mendoakan dia agar ia kembali kepada Allah. Agar ia bertobat. Rupanya ini tidak muncul. Orang Farisi berlaga sebagai hakim, yang suka memvonis orang lain. Sikap kaum Farisi ini, tidak dibenarkan oleh Yesus.

    Sebaliknya Yesus membenarkan sikap pemungut cukai. Pemungut cukai dalam doanya menunjukkan dirinya tidak pantas di hadapan Allah. Pemungut cukai sadar bahwa banyak kesalahannya. Pemungut cukai mau bertobat, kembali ke jalan benar. Ia tidak cenderung melihat kelemahan orang lain. Ia tidak memposisikan diri sebagai hakim atas orang lain. Ia sungguh menjalin komunikasi yang baik dengan Allah. Pemungut cukai memiliki kerendahan hati. Ia orang berdosa yang bertobat!

    Karakter Farisi dan pemungut cukai ini bisa jadi gambaran sifar-sifat kita sebagai manusia. Kita kadang menggosipkan orang lain. Suka membicarakan kelemahan orang lain. Tetapi kita tidak berusaha agar orang lain kembali ke jalan benar. Kita bahagia melihat orang lain berdosa. Kita membiarkan orang lain berdosa. Kita bangga tidak seperti orang lain yang suka melakukan dosa. Kita sering meremehkan orang-orang yang kita anggap pendosa tanpa berusaha mendoakan mereka. Tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah membawa orang lain kembali pada Allah.

    Marilah kita belajar dari pemungut cukai. Ia sadar sebagai pendosa. Dalam doanya, pemungut cukai meminta belaskasihan dan bukan mengadukan orang lain kepada Allah. Pemungut cukai itu telah menemukan jalan pertobatan. Teman-teman, marilah hadir di hadapan Allah dengan rendah hati. Jangan cenderung melihat kelemahan orang lain. Jika Anda ingin orang lain benar dan menjadi lebih baik, doakanlah mereka agar Allah menuntunya ke jalan pertobatan. ***

  • Orang lain adalah neraka?

    "Orang lain adalah neraka" adalah ungkapan pesimisme Sartre, seorang filsuf eksistensialisme yang mencoba menggugat realitas. Tapi, setuju atau tidak, saya mengira jangan-jangan kita yang justru menjadi neraka bagi orang lain. Fenomena dewasa ini cukup melukiskan bahwa manusia telah menjadi penjara, ancaman, bahkan neraka bagi orang lain. Dengarlah radio pasti setiap hari ada yang terbunuh di moncong senjata, belum lagi yang dibunuh melalui aborsi. Coba Anda bayangkan, berapa ribu orang dalam sekejab menjadi mayat. Lantas, kita bertanya, mengapa terjadi semuanya itu. Apa sih yang dimaui manusia itu?
  • Memaafkan…

    Gimana jika seseorang tidak sadar bahwa ia berbuat salah, sering nyakitin kita? Apakah kita tetap menuntut dia untuk minta maaf? Atau gimana caranya agar terjadi rekonsiliasi? Kayaknya susah memang jika demikian kondisinya. Tapi, seorang teolog, Robert Schreiter mengusulkan: seharusnya kita jangan menunggu pihak yang bersalah meminta maaf. Dan, tidak perlu kita menuntut orang lain minta maaf kalau ia tidak mau minta maaf. Mulailah memaafkan yang lain. Hai, korban, mulailah memaafkan yang lain. Imbuhnya. Saya rasa nasehat beliau ini sangat bijak. Nasehat beliau adalah ungkapan spiritual yang paling dalam. Selama ini, yang terjadi adalah kita sulit memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Maka, masalah semakin keruh, situasi semakin mengganas, dan ujung-ujungnya kita "memakan" orang lain. Tidak susah memaafkan jika kita rendah hati. Anda setuju? Manakala Anda mengingat orang yang menyakiti Anda, saat itu Anda dipanggil untuk memaafkannya. Maka, semakin sering Anda mengingat orang yang Anda benci, sesering itu pulalah Anda dipanggil untuk memaafkan.

  • Arsip

  • Kategori Tulisan

  • Sahabat Anda Postinus Gulö

  • Halaman

  • Kalender

    September 2012
    S S R K J S M
    « Jan   Okt »
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

Mereposisi Makna dan Praktek Jamuan “Simbi” dalam Pesta di Nias

Posted by postinus pada September 19, 2012


Introduksi

Akhir-akhir ini ada hal yang menarik perhatian saya jika hadir pada suatu pesta di Nias. Jika dalam suatu pesta ada pejabat gerejawi, hampir pasti beliau dijamu dengan “simbi”; sebagai pastor, saya sudah beberapa kali dijamu dengan simbi. Begitu juga kalau ada bupati, anggota DPRD, pejabat sekelas kepala dinas, ketua komite sekolah, kepala sekolah, camat dan tamu undangan terhormat lainnya, mereka ini sering dijamu dengan simbi. Tidak heran jika dalam suatu pesta ada 20 simbi yang disuguhkan kepada tamu terhormat.

Masyarakat Nias cenderung memandang biasa saja jamuan simbi ini karena sudah terbiasa. Bahkan ada yang pernah mengatakan: ”itu adat Nias, khas Nias, identitas Nias, tidak perlu dikritisi!” Saya menduga, banyak masyarakat Nias yang belum tentu menyadari dengan benar makna kultis jamuan simbi tersebut. Secara harafiah, simbi itu adalah bagian rahang babi yang disertai dengan daging yang sudah diiris sampai ke leher, entah 4 irisan atau 8 irisan. Penyuguhan simbi sebagai simbol penghormatan (famosumange) terhadap tamu terhormat secara adat.

Semakin mengherankan, jamuan simbi itu hampir ada di setiap pesta, entah itu pesta yang diadakan institusi agama, pemerintah, institusi pendidikan, ataupun pesta perkawinan adat. Bagi masyarakat Nias, apa arti semuanya itu? Jangan-jangan makna jamuan simbi itu terlanjur campur-aduk dan kabur. Apakah praktek jamuan simbi itu sudah tepat secara adat? Apa pula akibatnya secara ekonomi bagi siempunya pesta? Bisakah kita anggap, jamuan simbi tersebut sebagai upaya melestarikan adat Nias?

Simbi, Hak Siapa?

Menurut beberapa tokoh adat, orang yang berhak menerima simbi adalah para tokoh adat. Dalam sistem adat Nias, setiap organisasi adat tingkat kampung (banua), ada 4 orang tetua adat (satua hada, tambalina, sangotölu, sango’öfa); bahkan kadang ada kampung yang memiliki 5 orang tetua adat. Namun jika dalam suatu pesta, keempat tokoh adat ini hadir bersamaan, maka hanyalah satu simbi disuguhkan. Simbi dibagi dua, sebelah  untuk tuhe hada (ketua adat) yang menerima simbi sebagai sia’a gurakha (bagian utama dan pertama); sedangkan sebelah simbi lainnya disuguhkan kepada tambalina (wakil ketua adat). Oleh karena itu, penerima simbi memiliki sebutan lain, yakni balö gö (pihak yang pertama-tama dijamu).

Dalam fondrakö (aturan adat yang sah), warga yang duduk sebagai satua hada (tetua adat), mesti dikukuhkan secara publik. Daging babi yang disertai rahang (simbi), ayam bakar yang di mulutnya sudah ditaruh telor rebus dengan dibungkus lemak pangkreas babi, ditaruh di kepala satua hada. Daging babi tersebut dikemas dalam lauru (tempat mengukur padi). Saat “lauru mbawi” itu ditaruh di kepala satua hada, tetua adat yang hadir melambungkan doa yang hanya diketahui tetua adat yang tergolong elitis di Nias. Pengukuhan satua hada sangat sakral disertai ritual kultis adat Nias.

Pihak lain yang layak dan berhak menerima simbi adalah besan (mbambatö), saudara ipar/saudara istri (la’o), paman (sibaya/uwu), kakek dari pihak istri (tua), istri anak sulung dari pihak istri. Dia ini berkedudukan sebagai sia’a zinöwu gana’a fangali nina (penerus sang Ibu). Dengan kata lain, mereka yang berhak menerima simbi adalah mereka yang berkedudukan tetua adat, dan pihak yang terhormat menurut relasi keluarga dalam masyarakat adat.

Namun dalam perkembangan zaman, khususnya di Öri Moro’ö-Nias Barat, kepala tukang diyakini sebagai sibaya nomo (paman dari rumah). Itu sebabnya, kepala tukang rumah juga dijamu dengan simbi. Praktek semacam ini memang muncul pada kebiasaan berikutnya, tidak didasari oleh fondrakö.

Sekarang marilah kita analisis, apakah sudah tepat pemberian simbi kepada camat, DPRD, bupati, pastor, pendeta atau tokoh masyarakat yang tidak termasuk tetua adat? Tujuan utama jamuan simbi adalah penghormatan (fasumangeta) secara adat kepada orang adat. Apakah para pejabat tersebut layak menerima simbi secara adat? Secara organisasi adat, mereka bukanlah pimpinan. Dalam segi “relasi keluarga” mereka juga tidak terkait. Maka, praktek jamuan simbi yang diberikan kepada mereka ini, sudah menggeser kebiasaan fondrakö nenek moyang orang Nias. Kita boleh saja menghormati mereka, tetapi ada cara lain, tidak mesti simbi, bukan?

Kalaupun kita menjamu para pejabat itu dengan simbi, pertama-tama karena mereka adalah tokoh masyarakat yang terhormat secara pemerintahan. Oleh karena itu, bukan suatu keharusan menyuguhkan simbi kepada mereka. Hal ini saya nyatakan oleh karena ada kecenderungan masyarakat Nias untuk menjamu para pejabat sebagai suatu tindakan yang tak terelakan; seolah-olah sebagai suatu keharusan. Hukum positif saja bisa diamandemen, apalagi hukum tak tertulis yang termaktub dalam kebiasaan (baca: kecenderungan). Jangan sampai kebiasaan masyarakat tertentu dianggap sebagai keharusan. Kalau kebiasaan kita anggap sebagai keharusan, bukankah kita menjadikan kebiasaan sebagai belenggu?

Bila kita objektif melihat konteks Nias, ada empat organisasi dalam masyarakat Nias, yakni organisasi adat, organisasi agama, organisasi politik, dan organisasi pemerintahan. Keempatnya memiliki sistem dan tata aturannya masing-masing. Oleh karenanya, semestinya, apa yang menjadi hak pimpinan dalam organisasi adat, jangan sampai kita serahkan kepada pimpinan pemerintahan (misalnya bupati, camat, kepala desa) atau kepada pimpinan legislatif (DPRD). Pimpinan agama (pastor, pendeta) mestinya “malu” dan kritis jika menerima simbi yang notabene hak dari pimpinan adat. Pimpinan agama lebih bijaksana jika mampu mengambil jarak tetapi tidak alergi adat, tidak harus selalu melebur dengan kebiasaan lokal. Pimpinan agama mesti mampu berposisi seperti Yesus yang tidak begitu saja ikut hanyut dalam kebisaan adat-istiadat Yahudi. Yesus berjuang dan berani menyempurnakan sekaligus mentransformasi kebiasaan setempat. Sebagai teladan iman akan Yesus, pemimpin agama mestinya mengaktualisasaikan kebijaksanaan visioner Yesus itu.

Pada zaman modern ini, hanya sebagian kecil kampung di Nias memiliki organisasi adat berdasarkan fondrakö di setiap öri. Artinya, organisasi adat sudah mulai runtuh. Akibatnya, praktek adat disusupi di setiap pesta. Apalagi, banyak tetua adat zaman ini yang tidak berwibawa oleh karena mereka tidak terpandang secara ekonomi, harta mereka tidak melimpah, mereka juga tidak berpendidikan. Pada zaman ini, mereka yang berwibawa adalah orang yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan, organisasi politik dan berpendidikan. Fatalnya, masyarakat Nias yang tidak peduli pada fondrakö – atau memang tidak tahuterlanjur terbiasa menjamu orang yang berwibawa ini dengan simbi.

Secara pribadi, karena saya hadir, saya kagum terhadap panitia Sinode Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP). Dalam jamuan pembukaan Sinode (27/6/2012), simbi hanya disuguhkan satu untuk semua; tidak perlu sebanyak tamu undangan. Padahal, pembukaan Sinode tersebut dihadiri hampir semua kepala/wakil daerah dan pejabat teras se-Kepulauan Nias. Panitia sinode ikut ambil bagian menyederhanakan biaya pesta sekaligus mereposisi praktek simbi dalam adat Nias. Panitia sinode ONKP sadar atau tidak sadar, sudah menempatkan pembukaan sinode itu sebagai pesta iman, pesta kateketis-edukatif, bukan pesta yang diadakan institusi adat melainkan diadakan oleh agama.

Saya juga berterima kasih kepada panitia Pesta Emas Pastor Mathias OSC dan Tahbisan Imam OSC, yang diadakan di Paroki Salib Suci Nias Barat (18/7/2012) silam. Dalam pesta yang dihadiri Mgr. Dr. Ludovicus Simanullang OFMCap, Provinsial OSC Pst. Dr. Antonius Subianto OSC, Bupati Nias Barat Bapak Adrianus Aroziduhu Gulö, S.H., M.H., Ephorus ONKP Bapak Drs. Fatieli Gulö, anggota DPD RI Bapak Parlindungan Purba, Wakil Ketua DPRD Nias Barat Bapak Khenoki Waruwu, dan tokoh umat terhormat, jamuan makan hanya disuguhkan satu simbi untuk semua. Jamuan-jamuan agama semacam ini yang berani menyederhanakan jamuan pesta dan mereposisi praktek simbi perlu dipertahankan, bahkan perlu dijadikan warisan berharga yang layak ditiru oleh masyakat Nias lainnya.

Sangat bijaksana seandainya, praktek penyuguhan simbi tersebut disesuaikan dengan konteks pesta. Jika pesta diadakan secara agama, sebaiknya praktek penghormatan dilaksanakan secara agama bernuansa adat Nias non materialistis. Kita tidak terhukum secara fondrakö jika tidak ada atau hanya satu simbi dalam pesta agama itu! Jika pesta diadakan secara pemerintahan sebaiknya praktek penghormatan secara pemerintahan pula. Jangan sampai pesta agama didominasi oleh praktek adat “simbi”; menjadi aneh, jika pesta diadakan secara agama, tetapi simbi lebih banyak daripada pesta perkawinan adat. Posisi agama, tidak harus selalu mengafirmasi praktek adat, jangan pula alergi atau jangan memandang rendah adat, tetapi menerangi adat, mereposisi adat Nias. Jika kita melakukan hal ini, kita sudah berani mereposisi makna jamuan simbi dalam adat Nias. Kita juga ikut ambil bagian melestarikan budaya Nias tetap dalam makna dan praktek yang disesuaikan dengan konteks umat. Kita masih ingat tindakan Yesus? Ia berani menyempurnakan dan mereposisi budayaNya, budaya Yahudi. Jika kita mengaku sebagai pengikut Yesus, marilah meneladan Yesus dalam setiap pola pikir, tutur kata dan tindakan kita sehari-hari.

Tetapi, bagaimana kalau ada yang bertanya: apakah antara adat, agama dan pemerintahan tidak boleh dicampur, terutama soal simbi? Atau, agar tampak bahwa pestanya bernuansa adat Nias, tetap ada praktek jamuan simbi, itu juga tidak salah, bukan?

Jawaban atas pertanyaan itu, tidak sulit menguraikannya. Dalam masyarakat Nias, praktek adat, sudah diatur dalam fondrakö atau sudah disepakati bersama oleh tetua adat. Menurut adat, pihak yang mengubah fondrakö atau kesepakatan tetua adat, layak menerima hukuman adat. Bahkan dengan sendirinya menerima hukuman (göna famakhö). Artinya, sepanjang belum diadakan amandemen atas fondrakö di setiap öri (gabungan beberapa kampung) semestinya tidaklah sembarangan mempraktekkan tindakan adat kepada pihak yang tidak berposisi secara adat.

Seandainya ada yang bertanya: tetapi, selama ini sudah banyak yang mempraktekkan jamuan simbi tersebut di luar praktek adat yang sebenarnya, namun toh mereka baik-baik saja, tidak terhukum, bukan? Jawabannya gampang. Orang yang bertanya itu sudah melecehkan wibawa fondrakö; baginya tanpa mengikuti aturan adat, toh aman-aman saja. Orang yang bertanya demikian, sudah merasionalisasikan praktek adat. Padahal, praktek adat lebih menekankan kebatinan, logika hati dari suatu suku bangsa.

Akibat Ekonomis Jamuan Simbi

Bagaimana pula jika ada yang bertanya: tokoh masyarakat seperti camat, DPRD, bupati, pastor, uskup, dan pendeta, itu adalah orang-orang terhormat dan layak dihormati oleh umat; oleh karena warga Nias dan berbudaya Nias yang menyambut para tokoh ini, maka wajarlah jika mereka disambut dengan ala adat Nias, bukan? Pertanyaan itu, menuntun kita untuk melihat konteks umat. Studi lapangan tesis S-2 saya (2011), membuktikan bahwa biaya-biaya pesta perkawinan di Nias ikut andil membuat kehidupan masyarakat Nias terpuruk secara ekonomi. Temuan semacam ini juga pernah dilontarkan oleh tim studi lapangan Sinode Keuskupan Sibolga (2009-2010). Oleh karena itu, semestinya hati kita tergerak menyuarakan agar pesta-pesta di Nias diadakan secara sederhana. Pintu masuk untuk menyederhanakan pesta-pesta di Nias, salah satunya, yakni dengan mereposisi makna dan praktek simbi. Tidak hanya itu, menyambut tamu terhormat dengan tindakan yang bijaksana, tidak perlu berlimpah simbi. Kadangkala hanya untuk menyambut tamu terhormat, siempunya pesta menyediakan 15 simbi, yang berbiaya minimal 8 juta rupiah.

Jika kita melihat ke belakang, pada zaman dahulu, nenek moyang atau orangtua Nias tidak merasa kesulitan menyuguhkan simbi kepada tamu terhormatnya. Mengapa? Karena babi banyak di kandang, bahkan bebas berkeliaran di hutan. Pada zaman itu, virus penyerang babi belum ada sehingga masyarakat Nias mampu memelihara babi dalam jumlah yang amat banyak. Ladang pada masa itu begitu subur. Daun ubi untuk makanan babi tersedia.

Kini, memelihara babi di Nias termasuk berbiaya besar. Babi tidak aman jika tidak divaksin. Ladang sudah semakin hilang karena ditanami pohon karet yang cenderung membuat tanah menjadi tandus. Harga babi pun tidaklah murah. Anak babi yang layak disuguhkan untuk jamun simbi, harganya minimal Rp500. 000 (lima ratus ribu rupiah).
Anda sudah bisa menerka biaya yang keluar, jika dalam suatu pesta disuguhkan 10 simbi untuk menjamu tamu terhormat. Siempunya pesta mengeluarkan biaya Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah). Seandainya, pesta itu adalah pesta perkawinan, Anda sudah bisa membayangkan bahwa pengantin laki-laki pasti mengeluarkan banyak uang. Andaikata, mas kawin perkawinannya sebesar 40 juta, ditambah 20 simbi, sudah berbiaya 45 juta. Belum lagi, biaya pesta di rumah pengantin laki-laki yang disebut famasao (saat menghantar pengantin perempuan ke rumah lelaki). Belum lagi biaya yang tiba-tiba timbul, seperti jika ada yang perlu dihormati (nifolaya) dari pihak perempuan, katakanlah sebesar 2 ekor babi (2 juta). Kalau, pesta famasao itu berbiaya 20 juta, maka biaya pesta perkawinan tersebut adalah 67 juta.

Marilah kita hitung-hitungan dari mana saja uang 67 juta itu. Seandainya yang menikah adalah pegawai negeri sipil yang memiliki gaji 2 juta/bulan, berapa tahun dia mengumpulkan uang sebesar itu? Uang 2 juta itu masih ia pakai sebagian untuk biaya hidup sehari-harinya, atau malah tidak disimpan karena belum terbiasa di Nias! Seandainya yang menikah itu petani yang mendapat getah karet 40 kg/hari, berapa tahun dia mengumpulkan uang 65 juta itu?

Bisa jadi, untuk mendapatkan 67 juta, jika PNS, dia mengambil gajinya untuk beberapa bulan ke depan (sistem kredit), atau meminta bantuan dari teman sejawat. Bantuan ini tentu menjadi utangnya. Seandainya petani, dia bisa saja meminta bantuan tetangga, warga masyarakat lainnya, atau menjual apa yang ada padanya, termasuk tanahnya.

Sebenarnya biaya perkawinan 67 juta tidaklah menjadi masalah seandainya masyarakat Nias sungguh mempersiapkan hidupnya. Masyarakat Nias perlu memiliki kemampuan untuk menata hidup, dengan disertai visi yang mendorong mengantisipasi kebutuhan mendatang. Begitu juga mesti memiliki misi untuk mengelola hidup sehari-hari.

Keberpihakan pada Rakyat Kecil

Dalam diskusi-diskusi informal, atau dalam seminar dan lokakarya seputar budaya Nias, sering terlontar pernyataan sekaligus pertanyaan dari beberapa orang Nias. ”Yang penting, asalkan siempunya pesta sanggup menjamu tamu dengan simbi yang banyak, tidak menjadi masalah, bukan? Toh juga dia senang, dan dari hatinya yg paling dalam.”Sebenarnya, tidak susah mengomentari dan mementahkan pernyataan ini. Seandainya kita berpandangan kateketis atau edukatif, maka jamuan simbi yang banyak itu pasti berefek pada kaum kecil. Kecenderungan sebagian masyarakat Nias, yakni meniru tindakan dan pola pikir yang lain. Lihatlah, kebiasaan pemakaian alat musik keyboard dalam pesta, itu dimulai oleh mereka yang punya uang. Lihatlah kebiasaan kartu undangan pesta, dimulai oleh mereka yang merasa punya harta. Kebiasaan-kebiasaan itu kemudian ditiru hampir semua masyarakat Nias, entah kaya-miskin, pegawai negeri sipil atau rakyat biasa.

Bayangkan jika pesta yang diadakan lembaga gerejawi atau ”orang yang berpunya” itu mewah-istimewa, rakyat kecil bisa saja mengira bahwa pesta itulah yang perlu ditiru. Akibatnya, biarpun rakyat kecil tidak sanggup melaksanakan pesta besar, mereka paksakan diri mereka untuk melakukannya, dengan risiko berutang. Bisa saja, kita berkomentar: yah, siapa suruh rakyat kecil ikut-ikutan? Persoalannya, bukan melihat orang lain, tetapi melihat diri kita, otorefleksi-otokritik, apakah tindakan kita sungguh edukatif? Bukankah kita itu makhluk sosial? Cara berpikir inilah yang mestinya dikembangkan oleh masyarakat modern di Nias. Marilah kita bertanggung jawab menciptakan lingkungan hidup yang arif-edukatif.

Oleh karena itu, saya tadinya berpikir bahwa Gereja sungguh sadar untuk memulai memberi contoh kepada masyarakat luas. Apalagi Tim Sinode Keuskupan Sibolga telah menemukan bahwa biaya pesta (perkawinan) menjadi penghambat ekonomi rakyat Nias. Saya berharap-harap, pasti komunitas gerejawi memulai mengadakan pesta-pesta yang sederhana, tidak perlu banyak simbi. Kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam pesta tahbisan diakonat di Alasa (10/8/2012) justru disuguhkan 5 simbi. Sementara, frater yang mendapat tahbisan diakon bukanlah orang Nias. Bagaimana kita menjelaskan secara adat terhadap jamuan simbi tersebut?

Umat Kristiani menekankan komunitas; saling bertanggung jawab menumbuhkan iman dan sekaligus bahu-membahu membangun komunitas jemaat. Maka semestinya, umat Kristiani saling bekerjasama mengangkat yang lain. Umat Kristiani tidak berjalan sendiri-sendiri dalam hal-hal tertentu; umat Kristiani terikat tanggung jawab sebagai satu komunitas gerejawi. Temuan tim Sinode Keuskukpan Sibolga itu, semestinya umat gerejawi di keuskupan Sibolga ini perlu proaktif mewujudkannya, tidak tega membiarkan temuan itu tersimpan saja di lemari dokumen. Kita tidak pantas berprinsip nato (no action talk only). Komunitas gerejawi, mestinya menjadi teladan dalam menyederhanakan pesta-pesta di Nias!

Penutup

Semestinya, semakin modern zaman seharusnya masyarakatnya semakin objektif dan kritis melihat konteks hidupnya. Semakin meningkat taraf hidup masyarakat, seyogianya masyarakat semakin sadar atas keberadaannya, semakin mampu melakukan otorefleksi atas hidupnya. Kita, masyarakat Nias, sudah menjadi masyarakat yang modern jika kita kritis melihat praktek adat yang sering terjadi di Nias. Kita, masyarakat Nias, semakin tampak sebagai manusia modern jika kita mampu mereposisi makna dan praktek adat sesuai porsi adatnya. Akan tetapi, kita menjadi pengikut ”fanatisme adat” seandainya, di semua pesta tanpa memperhitungkan konteks penyelenggara pesta didominasi oleh jamuan simbi. Kita menjadi warga Nias yang tidak tahu adat, jika jamuan simbi kita pandang sebagai suatu keharusan dalam setiap pesta!

Tidak hanya itu. Semakin beriman kita, seharusnya kita semakin mampu menyempurnakan hal-hal duniawi bernuansa spiritual, mampu mengangkat kehidupan masyarakat. Marilah mereposisi adat, merepoisi jamuan simbi pada makna dan praktek awalnya. Kita belum terlambat.***

Postinus Gulö, OSC., S.S., M.Hum., lulusan Magister Ilmu Teologi Unpar, Bandung; saat ini tinggal dan melayani di Paroki Salib Suci Nias Barat. Anda bisa mengontak via postinusgulo@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: