BERBAGI INSPIRASI

  • Hargailah Hak Cipta Orang Lain!

    Para pembaca terhormat, Anda boleh mengutip tulisan-tulisan yang saya muat dalam blog ini. Akan tetapi, marilah menghargai hak cipta saya sebagai penulis artikel. Saya cari-cari melalui mesin pencarian google, ternyata sudah banyak para pembaca yang memindahkan tulisan-tulisan dalam blog ini, atau tulisan-tulisan yang saya publikasikan di situs lainnya dikutip begitu saja tanpa meminta izin dan tanpa mencantumkan nama saya sebagai penulis artikel. Semoga melalui pemberitahuan ini tindakan pengutipan artikel yang tidak sesuai aturan akademis, tidak lagi diulangi. Terima kasih. Ya'ahowu!
  • ..


    Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter
    widget

    widget

  • Image

  • Blog Stats

    • 114,940 hits
  • Janganlah……………

    Penginjil Lukas berusaha mewartakan Yesus yang memperhatikan orang-orang lemah dan berdosa. Dalam perikop Lukas 18: 9-14 jelas tampak ciri khas pewartaan Lukas itu. Orang Farisi adalah orang yang taat hukum. Tetapi mereka suka merendahkan orang lain. Terutama pendosa. Kaum Farisi cenderung mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Mereka suka menyombongkan diri. Orang Farisi suka mempermalukan orang berdosa. Merasa diri lebih baik dan lebih benar. Kerendahan hati tiada dalam hati mereka. Celakanya, ketika berdoa di hadapan Allah yang tahu apapun yang kita perbuat, orang Farisi justru bukan berdoa tetapi membeberkan bahwa ia tidak seperti pemungut cukai, pendosa itu. Orang Farisi bukan membawa orang berdosa kembali pada Allah. Bayangkan saja. Pemungut cukai itu tenggelam dalam dosanya. Mestinya,orang Farisi mendoakan dia agar ia kembali kepada Allah. Agar ia bertobat. Rupanya ini tidak muncul. Orang Farisi berlaga sebagai hakim, yang suka memvonis orang lain. Sikap kaum Farisi ini, tidak dibenarkan oleh Yesus.

    Sebaliknya Yesus membenarkan sikap pemungut cukai. Pemungut cukai dalam doanya menunjukkan dirinya tidak pantas di hadapan Allah. Pemungut cukai sadar bahwa banyak kesalahannya. Pemungut cukai mau bertobat, kembali ke jalan benar. Ia tidak cenderung melihat kelemahan orang lain. Ia tidak memposisikan diri sebagai hakim atas orang lain. Ia sungguh menjalin komunikasi yang baik dengan Allah. Pemungut cukai memiliki kerendahan hati. Ia orang berdosa yang bertobat!

    Karakter Farisi dan pemungut cukai ini bisa jadi gambaran sifar-sifat kita sebagai manusia. Kita kadang menggosipkan orang lain. Suka membicarakan kelemahan orang lain. Tetapi kita tidak berusaha agar orang lain kembali ke jalan benar. Kita bahagia melihat orang lain berdosa. Kita membiarkan orang lain berdosa. Kita bangga tidak seperti orang lain yang suka melakukan dosa. Kita sering meremehkan orang-orang yang kita anggap pendosa tanpa berusaha mendoakan mereka. Tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah membawa orang lain kembali pada Allah.

    Marilah kita belajar dari pemungut cukai. Ia sadar sebagai pendosa. Dalam doanya, pemungut cukai meminta belaskasihan dan bukan mengadukan orang lain kepada Allah. Pemungut cukai itu telah menemukan jalan pertobatan. Teman-teman, marilah hadir di hadapan Allah dengan rendah hati. Jangan cenderung melihat kelemahan orang lain. Jika Anda ingin orang lain benar dan menjadi lebih baik, doakanlah mereka agar Allah menuntunya ke jalan pertobatan. ***

  • Orang lain adalah neraka?

    "Orang lain adalah neraka" adalah ungkapan pesimisme Sartre, seorang filsuf eksistensialisme yang mencoba menggugat realitas. Tapi, setuju atau tidak, saya mengira jangan-jangan kita yang justru menjadi neraka bagi orang lain. Fenomena dewasa ini cukup melukiskan bahwa manusia telah menjadi penjara, ancaman, bahkan neraka bagi orang lain. Dengarlah radio pasti setiap hari ada yang terbunuh di moncong senjata, belum lagi yang dibunuh melalui aborsi. Coba Anda bayangkan, berapa ribu orang dalam sekejab menjadi mayat. Lantas, kita bertanya, mengapa terjadi semuanya itu. Apa sih yang dimaui manusia itu?
  • Memaafkan…

    Gimana jika seseorang tidak sadar bahwa ia berbuat salah, sering nyakitin kita? Apakah kita tetap menuntut dia untuk minta maaf? Atau gimana caranya agar terjadi rekonsiliasi? Kayaknya susah memang jika demikian kondisinya. Tapi, seorang teolog, Robert Schreiter mengusulkan: seharusnya kita jangan menunggu pihak yang bersalah meminta maaf. Dan, tidak perlu kita menuntut orang lain minta maaf kalau ia tidak mau minta maaf. Mulailah memaafkan yang lain. Hai, korban, mulailah memaafkan yang lain. Imbuhnya. Saya rasa nasehat beliau ini sangat bijak. Nasehat beliau adalah ungkapan spiritual yang paling dalam. Selama ini, yang terjadi adalah kita sulit memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Maka, masalah semakin keruh, situasi semakin mengganas, dan ujung-ujungnya kita "memakan" orang lain. Tidak susah memaafkan jika kita rendah hati. Anda setuju? Manakala Anda mengingat orang yang menyakiti Anda, saat itu Anda dipanggil untuk memaafkannya. Maka, semakin sering Anda mengingat orang yang Anda benci, sesering itu pulalah Anda dipanggil untuk memaafkan.

  • Arsip

  • Kategori Tulisan

  • Sahabat Anda Postinus Gulö

  • Halaman

  • Kalender

    Oktober 2012
    S S R K J S M
    « Sep   Jun »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

Budaya “Böwö” Perkawinan Öri Moro’ö dan Warta Injil

Posted by postinus pada Oktober 1, 2012


Oleh Pastor Postinus Gulö, OSC., S.S., M.Hum[1]

Abstract

In West Nias, particularly in Öri (sub tribe) Moro’ö, the social or the group’s interest is superior to the individual one. Consequently, the parents and relatives of bridegroom have authority upon their son and daughter. They are the one who decide to whom his son or daughter to marry with. Practically, böwö (bride-wealth) implementation in Öri Moro’ö ignores the husband-wife’s well being.  Research data, held in March 2011, shows that böwö implementation becomes  the root causes family’s burden in West Nias (97,1%). Moreover, böwö in Öri Moro’ö is a source of community’s hardship (88,5%) and poverty (86,2%). Therefore,  after having celebrated the wedding, the new couple becomes poor and has a lot of debts such as money interest (94,8%), pigs (94,1%), and traditional commercial association (92,8%). Therefore, in dealing with it, it is the favorable time for both local Church and the local government of West Nias to conduct such a systematic  and continuous pastoral plans to give rise  consciousness,  encourage, and empower the Moro’ö’s people to understand the essence and the purpose of marriage. Moreover, pastoral ministers must open themselves so that they can understand the Nias culture as locus au-aggelion or god news and overcome various  problems  regarding the implication of  böwö.

Keywords: Böwö, warta-injil, kemiskinan, utang, kesepakatan, “kawin-paksa”, kebebasan, persiapan perkawinan.

Introduksi

“Consuetudinis vis magna est”(pengaruh sebuah kebiasaan sungguh luar biasa’). “Consuetudo altera natura est” (kebiasaan adalah kodrat kedua). Budaya itu termasuk lingkup “kebiasaan”. Oleh karena itu, pengaruhnya pasti luar biasa terhadap sendi kehidupan masyarakat secara rohani-jasmani. Berdasarkan pandangan ini, maka budaya yang cenderung tidak humanis menggerogoti pewartaan Injil. Akibatnya menghambat perkembangan keimanan umat Allah itu sendiri. Budaya semestinya hadir sebagai bagian dari media pewartaan Injil, yakni kabar baik (god news) yang menghadirkan Kerajaan Allah-antropologis sebagaimana muara pandangan teolog termasyhur Edward Schillebeeckx (ES) dalam Anthropological Constant-nya. Bagi ES, keselamatan tidak hanya di Kerajaan Allah di sana, tetapi keselamatan sekarang yang hadir dalam konteks umat. Jika budaya sebagai konteks umat Allah, maka sebenarnya ia mesti menjadi sarana pencapaian keselamatan itu.

Tetapi seringkali budaya itu dimanipulasi oleh manusia itu sendiri. Akibatnya budaya ibarat pagar makan tanaman. Seolah-olah wajar saja budaya mengendalikan manusia dan tidak wajar jika manusia yang mengendalikan budayanya. Ini logika terbalik! Budaya yang notabene sebagai hasil ciptaan manusia, kadang membelenggu manusia itu sendiri. Ada solusi yang pantas direnungkan agar tidak terjadi hal ini, yakni otorefleksi dan otokritik terhadap budaya sendiri. Seperti kata Prof. Dr. Bambang Sugiharto,[2] budaya yang anti kritik akan menghancurkan manusia. Namun, budaya yang terbuka pada kritik akan membawa nilai-nilai humanitas, prinsip  kebenaran, keindahan-harmonis, dan kebaikan.

Dalam paper ini, marilah kita membahas salah satu bagian dari budaya Nias, yakni pelaksanaan böwö. Marilah kita melihat apakah pelaksanaan böwö tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan semangat injili (au-aggelion) atau tidak. Kalau tidak, lalu apa efeknya kepada umat Allah di Nias yang merupakan penganut Kristiani. Selamat membaca!

 

APA ITU KE-BUDAYA-AN DAN INJIL?

Budaya dapat didefenisikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.[3] Sedangkan ke-budaya-an merupakan hasil cipta manusia yang berwujud ide/gagasan, kebiasaan, nilai-nilai, norma, peraturan, aktivitas, tindakan berpola masyarakat, dan benda-benda.[4]Dari pengertian ini, tampak jelas bahwa adanya budaya karena ada manusia. Manusialah sebagai subjek dari budaya itu. Budaya itu ada sebagai manifestasi dari local widom dan sekaligus local morality suatu suku-bangsa. Sejatinya budaya itu semacam “kabar gembira” bagi warga adat. Adat merupakan wujud ide-ide dari kebudayaan yang mencakup empat tingkatan: (1) tingkat nilai budaya, (2) tingkat norma-norma, (3) tingkat hukum, (4) dan tingkat aturan khusus.[5]

Adat perkawinan Nias yang termanifestasikan di dalam praktek böwö merupakan salah satu wujud kebudayaan yang dijiwai oleh ide-ide, norma-norma dan tata nilai sebagaimana diatur dalam fondrakö (aturan adat). Sejatinya böwö termasuk kabar “gembira” (god news) dan bukan kabar “dukacita” (bad news). Tindakan dan aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan böwö merupakan saat mempraktekkan gagasan-gagasan, norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam hukum adat Nias di setiap Öri.

Sementara Injil dapat dipahami sebagai kabar gembira (au-aggelion). Kabar gembira yang dimaksud, yakni Kerajaan Allah; atau segala sesuatu yang melegakan dan mengarahkan umat mengharapkan, mengalami pembebasan dan Kerajaan Allah. Kerajaan Allah dialami oleh mereka yang berada dalam kedamaian, kebebasan dan keselamatan. Di dalam teologi kristiani, paham Kerajaan Allah tidak hanya dipahami “nanti” tetapi sekaligus “sekarang” (bdk. Luk. 17: 20-22). Kabar gembira injili –  “Kerajaan Allah” – sesungguhnya memberi harapan, mengangkat orang kecil (bdk. Mat 5: 3-12). Dengan kata lain, Kerajaan Allah yang merupakan pusat pewartaan Yesus berarti transformasi semua struktur manusia demi keadilan dan hak-hak orang miskin.  Kerajaan Allah itu pun sudah terjadi kini tetapi juga nanti/belum[6] (gia e non ancora atau already but not yet).

Pantas kita renungkan: apakah dengan hutang, kita memberi harapan pada orang Nias? Tidak! Kita malah memberi belenggu kepada orang Nias. Apakah dengan memberi sumange (penghormatan adat) dan menerima sinema (bagian), yang “kadang” melahirkan utang, kita mempraktekan kasih? Janganlah kasih kita percuma dan pura-pura (bdk. Rom 12:9-10). Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang diberi penuh ketulusan, tanpa paksaan, tanpa terbebani. Kasih yang sesungguhnya membawa kedamaian batin, kesejahteraan holistik, dan tidak menjerumuskan manusia terhadap belenggu utang kesengsaraan. Antara budaya dan Injil mestinya saling “membutuhkan” bukan saling merendahkan! Budaya mesti berwujud “kabar gembira” bagi warga adat, dan Injil mesti diwartakan dengan media budaya setempat.

Kita warga Nias, perlu memahami bahwa ketika seseorang dibaptis, ia memiliki kewajiban bersatu jiwa-raganya dengan ajaran dan semangat Kristianitas; tetapi juga jangan sampai melupakan identitas lokalnya. Nilai-nilai Injili/kabar gembira/kabar sukacita menjadi bagian dari kehidupan nyatanya. Jangan sampai kita mengaku pengikut Kristus tetapi kita lebih hidup sesuai adat nenek moyang kita; kita jangan sampai lebih mencintai kebiasaan adat daripada firman Allah; jangan sampai kita lebih tunduk pada adat kebiasaan daripada firman Allah. Bukankah Yesus pernah menegur orang Farisi: “Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia…Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri”(Mrk 7:8-9).

Kita bisa bercermin dari Yesus itu. Dia, seseorang yang berbudaya Yahudi. Tetapi ia juga melakukan otokritik, reposisi dan otorefleksi serta penyempurnaan terhadap budaya-Nya yang cenderung kaku/legalistik dan bahkan membelenggu rakyat-Nya (bdk. Mat 15: 1-20). Bagi, Yesus “Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Hari Sabat (Mark. 2: 27). Jadi, budaya mestinya dibuat untuk manusia bukan manusia untuk budaya. Böwö dibuat untuk Ono Niha dan bukan Ono Niha untuk böwö. Dengan demikian, budaya “böwö” mestinya mengangkat-membebaskan Ono Niha dan bukan sebaliknya menenggelamkan Ono Niha dalam belenggu-belenggu (dominasi, kawin paksa, kemiskinan, utang).

Permasalahan yang sering muncul, yakni para penganut adat Nias (böwö) kurang mampu menyelaraskan semangat Injil ke dalam praktek budaya. Para penganut böwö, seringkali tidak memiliki iman kristiani, sehingga berlaku seperti orang Farisi-munafik yang menerapkan “kebiasaan”, adat-istiadat secara kaku dan membelenggu, bukan lagi membebaskan dan menggembirakan. Akibatnya, nilai-nilai kristiani tergusur oleh pengaruh “kebisaan” yang sebenarnya tidak selalu sejalan dengan makna böwö itu sendiri. Kecenderungan yang muncul dalam pesta-pesta budaya adalah “höngö owasa, awö döi fayawasa” (pesta besar demi gengsi). Demi gengsi, mereka melupakan situasi ekonomi kini dan masa depan. Saya sering merasa bahwa di dalam pesta-pesta adat Nias, kita jauh dari semangat Kristianitas (bdk. Kis 4: 32-37). Sebab kita cenderung memikirkan gengsi dan diri kita serta kelompok kita.

 

BUDAYA NIAS “BÖWÖ” MEMBAWA KABAR GEMBIRA?

Nenek moyang orang Nias, memiliki konsep ”kasih” yang termaktub dalam makna böwö, jauh sebelum Kristinitas hadir di Nias. Pertanyaan refleksi bagi kita: apakah dengan kehadiran agama Kristen (Katolik-Protestan), kasih (böwö) semakin mengakar di Nias atau semangat kasih semakin dihidupi orang Nias? Apakah Kristianitas sudah menginkulturasikan böwö manakala mewartakan kasih kepada orang Nias? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab dalam analisis berikut ini.

Makna sejati böwö adalah ungkapan kasih, pemuliaan (famolakhömi), penghormatan (fasumangeta), perbuatan baik (amuata sisökhi) yang dibuktikan melalui pemberian yang ikhlas, tanpa paksaan dan tanpa menuntut balasan (nibe’e sifao fa’ahele-hele dödö, tenga nifaso ba tenga siso sulö). Dari makna ini, Kata Pastor Romanus Daely OFMCap, böwö sangat baik dan Kristiani.  H HBöwö merupakan tanda cinta kasih.[7]Tujuan utama praktek  böwö adalah famalua fa’omasi sehingga memberi kesejahteraan lahir-batin. Maka, sebetulnya praktek böwö mewujudkan cinta (same’e masi-masi) bukan menciptakan utang (tenga same’e fo’ömö). Böwö bukan pelaksanaan kekuasaan (power), melainkan pelaksanaan kasih (love). Oleh karena itu, semestinya pelaksanaan böwö itu menyejahterakan manusia Nias.Dari paradigma ini sebetulnya böwö mewujudkan ”kabar gembira,” ia dilandaskan oleh cinta (bdk. Mat. 7: 12; Mat. 22: 39).

Sejalan dengan Pastor Romanus, Katekis Simon Waruwu mengatakan bahwa böwö merupakan ”masi-masi, nibe’e si’oroi dödö, tenga ni’andrö ba tenga siso sulö”[8](bukti kasih, pemberian dari hati, bukan diminta dan tanpa menuntut balasan). Menurut Simon, nilai terdalam dari böwö adalah fasumangeta ba li ba amuata sisökhi (sikap saling menghormati melalui kata dan perbuatan)dan bukanlah nilai material (emas, babi, beras, uang). Material emas dan babi hanyalah simbol untuk mengungkapkan makna dari böwö tersebut.

Pendapat Simon tersebut hampir senada dengan pendapat tokoh adat dan Satua Niha Keriso Bazatulö Gulö[9]: ”sindruhunia böwö da’e lafalua ia ena’ö so mbua-bua wa’omasi ba niha, tenga börö wa’ami gana’a. Ba hiza oya niha khöda sangandrö böwö börö me ami khöra gana’a tenga börö wa’omasi.” (’Sebenarnya böwö ini diterapkan terhadap warga Nias agar mereka semakin sadar akan nilai-nilai cinta kasih, bukan karena motivasi menginginkan emas/harta orang lain. Akan tetapi, banyak warga adat Nias yang meminta böwö justru didorong oleh keinginan untuk memiliki emas/harta orang lain, bukan karena mereka miliki cinta kasih’).[10]Pendapat ini sudah membuka tabir pemanipulasian makna böwö sebagai kasih!

Kita tentu saja sepakat pada pendapat Simon Waruwu dan Bazatulö tersebut. Sebab fasumangeta ba li ba amuata sisökhi inilah yang ditekankan tetua adat dalam acara fanika era-era (pemberitahuan utang böwö) di dalam pesta perkawinan terhadap mempelai laki-laki.[11]Para tetua adat berpesan agar mempelai pria berlaku sopan santun ketika bertemu di mana dan kapan pun dengan siapa pun dari pihak keluarga istrinya. Setiap kali dia berbuat demikian, maka utang böwö-nya sebatang emas (= 4 x 4 alisi babi) dan seekor babi (berukuran minimal 4 alisi) telah lunas. Akan tetapi, jika dia berlaku sebaliknya, maka dia mesti membayar utang böwö-nya sebatang emas dan seekor babi.[12]

GERAKAN MENURUNKAN MATERIAL BÖWÖ PERKAWINAN NIAS

Kita perlu merefleksikan apa yang pernah dilontarkan oleh tokoh intelektual Nias Sökhi’aro Mendröfa, S.H pada tahun 1981. Menurutnya, makna asli dari böwö, yakni kasih-mengasihi, hormat-menghormati, rangkai-merangkaikan tali persudaraan dan kekerabatan, telah menjadi seakan-akan perdagangan manusia atau jual beli manusia.[13]Esensi dan makna böwö telah mengalami erosi!

Pengebirian makna böwö semakin nyata dalam pola pikir sebagian orangtua yang ambigu dan kontradiktif: ”Da’ö wa’ebua u’andrö mböwö börö me’omasido sibai nonogu alawe.” (’Itulah sebabnya saya meminta böwö yang besar atas putriku karena saya sangat mencintainya’). Orangtua yang mengungkapkan itu sebenarnya tidak mencintai anaknya tetapi membelenggunya dengan utang dan penderitaan. Kata-kata tersebut tidak mengandung cinta melainkan manipulasi! Orangtua itu seolah-olah tidak sadar bahwa yang membayar utang böwö itu nantinya adalah anak perempuannya bersama suaminya. Orangtua yang demikian, tidak melaksanakan böwö sebagai kasih dan kabar gembira injili tetapi sebagai kabar dukacita untuk anaknya.

Sebetulnya, masyarakat Nias pada umumnya sudah lama menangkap kekontradiktifan pola pikir orangtua semacam ini. Oleh karenanya, muncul syair tarian maena: : ”Hadia hareu ama hadia hareu ina nano ö halö mböwö sebua, onou tobali lumana” (Apalah keuntungan Anda Papa-Mama jika Anda mengambil jujuran yang besar, ananda justru menjadi miskin).Ada juga kalimat bernada pelipur lara kaum muda Nias: ”Ha fatua ono matua wangefa tagia, ha fatua so barö wa’asana” (hanya semasa perjaka bebas menikmati hidup, hanya semasa masih gadis menikmati kebahagiaan). Kecenderungan orangtua menerapkan böwö yang besar atas putrinya telah memicu kegerahan dalam hati kaum muda Nias. Kesejahteraan hidup seolah-olah hanya dapat dinikmati sebelum pernikahan!

Rintihan hati kaum muda-mudi Nias tersebut ternyata ditangkap pula oleh informan Bazatulö Gulö. Bazatulö mengatakan, banyak orangtua penganut adat (niha hada) cenderung memahami böwö dalam wilayah ekonomi-materialistik bukan sebagai kabar gembira-kasih. Itu sebabnya terucap kata-kata begini: ”böwö andre sitobali böli gölögu  bawondrorogö onogu alawe” (böwö ini merupakan balas jasa saya selama menghidupi putriku). Dengan demikian, motivasi penerapan böwö bukan lagi ”cinta kasih” (masi-masi) melainkan ”balas jasa” (böli gölö).Bazatulö yang merupakan sesepuh tokoh adat Nias mengakui bahwa penerapan  böwö di Öri Moro’ö-Nias Barat cenderung hanya ”salau ba mbewe” (yang keluar begitu saja dari bibir).

Pada zaman dahulu, sistem böwö perkawinan adat Nias diatur dalam fondrakö.[14]Tetapi kita perlu ingat bahwa fondrakö bersifat fleksibel, hidup dan berkembang seirama dengan dinamika masyarakat pendukungnya. Ada peluang untuk menyesuaikan peraturan dan hukum adat Nias dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman.[15]Dengan kata lain, fondrakö disusun berdasarkan situasi, kehendak dan kesepakatan masyarakat adat. Fondrakö bisa diamandemen jika rakyat menghendakinya.

Di dalam fondrakö para tokoh adat telah menyepakati nilai material böwö berdasarkan bosi (tingkatan kedudukan adat warga adat). Pada zaman dahulu, semakin tinggi bosi seorang ayah, semakin besar pula böwö yang berlaku atas putrinya. Sistem adat ini merupakan warisan dari Ndrundru Tanö Banua yang tinggal di Teteholi Ana’a.[16]Dalam adat Nias, ada 12 bosi yang diberlakukan kepada setiap orang sejak lahir hingga kematian menjemputnya.[17]Namun, dalam fondrakö Öri Moro’ö-Nias Barat, hanyalah bosi 8-12 yang sudah ditentukan nilai material böwö-nya.

Jika kita mencermati gejala zaman ini, ternyata acuan pematokan böwö cenderung tidak didasarkan pada bosi,  tetapi berdasarkan tingkat pendidikan sang gadis. Semakin tinggi tingkat pendidikan sang gadis, semakin besar pula böwö yang diberlakukan atasnya. Bahkan pematokan böwö didasarkan pada kedudukan sosial sang ayah. Namun demikian, penulis melihat dan mengalami bahwa ada juga sebagian orangtua yang menerapkan böwö atas putrinya dalam jumlah yang tergolong kecil walaupun putrinya sudah berpendidikan tinggi. Orangtua semacam ini masih belum banyak di Nias. Hanya saja ada akibat yang mesti ditanggung oleh orangtua yang bersangkutan. Akibat itu, yakni jika uwu dan nga’ötö nuwu atau sirege/talifusö, dan banua tetap meminta böwö yang menjadi bagiannya sesuai keinginan hati mereka, maka kadangkala orangtua perempuan mengeluarkan isi kantongnya sendiri.

Menurut Dr. C. Groenen, OFM, unsur penting dalam perkawinan adat masyarakat Indonesia ialah mas kawin.[18]Mas kawin berupa barang (uang, emas, beras) ataupun jasa (calon suami bekerja beberapa lama di rumah calon istri). Mas kawin diberikan oleh calon suami ke pihak istri. Pendapat Groenen itu sesuai dengan fakta yang terjadi di Nias. Dalam sistem adat perkawinan Nias, böwö (mas kawin) menjadi penentu utama terlaksananya suatu perkawinan. Jika pihak calon mempelai lelaki tak mampu menyanggupi böwö perkawinan yang telah disepakati bersama, maka perkawinan tidak akan terlaksana!

Pada zaman dahulu (di Nias Barat berakhir tahun 1991), nilai material böwö perkawinan yang berlaku pada warga Nias yang berkedudukan bosi si-8 berjumlah 88, 5 x 4 alisi hingga 128 x 4 alisi babi. Sedangkan yang memiliki bosi si-9 sebesar 109 x 4 alisi hingga 166, 5 x 4 alisi babi; bosi si-10 berjumlah 116 x 4 alisi hingga 188, 5 x 4 alisi babi. Sementara böwö perkawinan bosi si-11 s/d 12, berjumlah 213, 5×4 alisi babi.[19]Böwö perkawinan tersebut sangat membebani hidup masyarakat Nias. Dalam tataran praktis, böwö tidak dialami sebagai masi-masi, tidak sebagai kabar gembira injili, tetapi justru pintu menuju penderitaan dan utang. Lilitan utang membuat pasutri tidak mampu mengonsumsi gizi yang cukup, tidak mampu membayar biaya pengobatan keluarga, anak-anak terlantar dan tidak sekolah. Akibatnya, böwö menjadi ”trauma sosial” sehingga banyak warga Nias memilih merantau dan menikah di sana. Para gadis Nias pun banyak yang menjadi perawan tua.

Pada tahun 1991, kenyataan sosial ini ditangkap oleh Pastor Mathias Kuppens, OSC. Dengan bantuan para Katekis Paroki Nias Barat (Bpk. Simon Waruwu dan Ama Viktor Lahagu), Pastor Mathias, berusaha merangkul tokoh-tokoh adat Nias Barat. Pihak paroki mengundang tokoh-tokoh adat dari 5 Öri yang ada di Nias Barat, yakni Öri Moro’ö, Öri Lahömi, Öri Ulu Moro’ö, Öri Talu Noyo/Lahagu, dan Öri Noyo. Mereka duduk bersama membicarakan böwö perkawinan yang tidak membebani warga Nias. Dalam pertemuan yang diadakan berkali-kali itu, para tokoh adat sepakat bahwa penerapan böwö perkawinan ternyata sudah keluar dari semangat makna sejati böwö.

Sistem penerapan böwö perkawinan yang telah lama dipraktekkan oleh warga adat telah mengubah makna böwö menjadi pemberian karena dipaksa, bukan atas dasar cinta-kasih. Pihak peminta böwö berlaku seolah-olah seperti penagih utang[20](debt collector). Atas dasar itulah, pada tahun 1991 para tokoh adat Nias Barat menyepakati nilai material böwö perkawinan Nias Barat sebesar 17, 5 x 4 alisi babi, yang pada waktu itu sama dengan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Gerakan menurunkan böwö ini kemudian disosialisasikan ke hampir semua paroki yang ada di Pulau Nias. Menurut pengakuan Pastor Mathias, gerakan menurunkan böwö tersebut berakhir pada tahun 2005.

Sebenarnya, penerapan böwö telah lama menjadi ”masalah sosio-ekonomi” masyarakat Nias. Itu sebabnya, selain gerakan Pastor Mathias (1991-2005), gerakan menurunkan nilai material böwö pun beberapa kali digelorakan oleh para tokoh masyarakat Nias. Kita mencatat, antara lain: (1) gerakan menurunkan nilai material böwö yang digalakkan oleh Pemerintah Daerah Nias pada tahun 1950-an;[21](2) Gerakan dari Gereja Banua Niha Keriso Protestan pada tahun 1974 dan Gereja AMIN pada tahun 1979 yang menyerukan kepada umatnya agar menyesuaikan nilai material böwö perkawinan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Nias.[22]Kita juga masih ingat (4) gerakan DPRD Nias pada tahun 1983 yang mematok nilai material böwö sebesar 10 x 6 alisi babi (sekarang sekitar Rp 15. 500.000). Gerakan paling anyar adalah (5) gerakan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nias (BPPD Kab. Nias) tahun 2002. Salah satu butir rekomendasi BPPD adalah ”pemerintah daerah mendorong dan memberi dukungan moral kepada para tokoh adat untuk mengevaluasi dan mereformasi besarnya biaya pernikahan, dan menyederhanakan penyelenggaraan acara pernikahan bukan berarti mengurangi nilai-nilai budaya.”[23]Tujuan utama dari semua gerakan ini adalah agar böwö menjadi kabar gembira bagi Ono Niha.

DATA STUDI LAPANGAN TENTANG PERMASALAHAN BÖWÖ[24]

  1. 1.      Jumlah Böwö

Sudah lama sekali masyarakat Öri Moro’ö-Nias Barat menerapkan böwö yang sangat besar.Pengalaman atas penerapan böwö tersebut melekat dalam pemahaman masyarakat Öri Moro’ö-Nias Barat. Oleh karena itu, walaupun sudah terjadi perubahan dan nilai material böwö sudah diturunkan, namun tetap saja böwö dipandang masih besar dan menjadi masalah kesejahteraan pasutri. Tidak heran jika sebagian besar (95%) dari 443 responden pasutri membenarkan bahwa böwö perkawinan Nias masih sangat besar. Bahkan 94, 4% responden pasutri menjawab “setuju” jika ada yang mengatakan bahwa böwö perkawinan Nias masih sangat besar, sedangkan yang tidak setuju 5, 6% saja.

Pengakuan responden pasutri di atas ditegaskan kembali oleh responden mudika. Sebanyak 86,2 % responden mudika membenarkan pernyataan bahwa böwö perkawinan Öri Moro’ö-Nias Barat itu besar. Mereka membenarkan dengan alasan (1) dalam penerapan böwö ada banyak patokan/aturan yang membuat böwö menjadi besar yang melebihi böwö yang telah disepakati (17, 2%); (2) menjadisalah satu penyebab kemiskinan di Nias (51,7%) dan (3) membuat pasutri tidak bahagia karena berutang (17, 2%). Hanya 13, 8% responden mudika yang menolak pernyataan bahwa nilai material böwö perkawinan itu besar.

Agar bisa melihat dinamika jumlah nilai material böwö perkawinan, penulis mengklarifikasi böwö perkawinan dalam tiga kurun waktu. Pertama, böwö perkawinan sebelum gerakan Pastor Mathias (mereka yang menikah sebelum tahun 1991). Kedua, böwö perkawinan selama gerakan Pastor Mathias (mereka yang menikah pada tahun 1991-2005). Ketiga, böwö perkawinan setelah Pastor Mathias tidak menggelorakan lagi penurunan böwö (mereka yang menikah 2006-2011).

Dari penelusuran nilai material böwö berdasarkan tiga kurun waktu tersebut, ternyata nilai material böwö mengalami perubahan signifikan. Sebagian besar pasutri yang menikah sebelum tahun 1991 membayar böwö perkawinan sebesar 41- 50 juta rupiah. Nilai material böwö tersebut ternyata berkurang setelah Pastor Mathias melakukan gerakan menurunkan böwö pada tahun 1991 – 2005. Sebagian besar responden yang menikah pada kurun waktu tersebut, böwö perkawinannya antara Rp 11-20 juta rupiah. Akan tetapi, setelah gerakan menurunkan böwö tidak lagi menjadi fokus pastoral Paroki Salib Suci Nias Barat, tampaknya böwö perkawinan sedikit meninggi. Wajarlah jika di antara  91 responden yang menikah 5 tahun terakhir (tahun 2006 – 2011), masing-masing 30, 8 persen responden yang mengakui böwö perkawinannya antara Rp 11 – 20 juta dan Rp 21 – 30 juta. Ada 23, 1 persen responden yang mengakui böwö perkawinannya antara Rp 31 – 40 juta rupiah. Setelah ditelusuri, responden yang nilai material böwö-nya Rp 40 juta ke atas adalah mereka yang berpendidikan D-1 s/d S-1 dan Pegawai Negeri Sipil.

2. Kesejahteraan Pasutri Terabaikan?

Survei lapangan yang dilakukan BPPD Kab. Nias pada tahun 2002, menyatakan bahwa besarnya böwö perkawinan Nias mengganggu dan memberatkan ekonomi keluarga.[25]Hasil survei 9 tahun silam itu terungkap kembali dalam studi yang saya lakukan ini. Dari 443 responden pasutri, sebanyak 97, 1% berpendapat bahwa böwö perkawinan Öri Moro’ö-Nias Barat menjadi beban hidup (abula dödö) dengan 3 alasan. Pertama, karena sesudah pernikahan, pasutri memiliki utang berbunga sehingga jatuh miskin dan kurang menikmati kesejahteraan hidup (79%). Kedua, karena kurang penghasilan untuk membayar böwö (8, 4%). Ketiga, karena böwö itu dibayarkan kepada pihak perempuan selama 3 keturunan (3, 6%). Sebanyak 6, 1% responden yang menyatakan bahwa böwö menjadi beban hidup, akan tetapi tidak merinci alasannya. Mencermati data ini masuk akal jika 88, 5% responden pasutri membenarkan bahwa böwö perkawinan Nias menjadi salah satu penyebab ketidaksejahteraan (lö ohau-hau dödö) masyarakat Nias. Hanya 11, 5% yang tidak membenarkannya.

Sejalan dengan data di atas, sebanyak 86, 2 % responden mudika menyatakan bahwa böwö perkawinan di Nias menjadi salah satu penyebab kemiskinan masyarakat Nias. Ada empat alasan mereka. Pertama, setelah menikah pasutri berutang. Kedua, penerapan böwö tidak disesuaikan dengan keadaan ekonomi keluarga penanggung böwö. Ketiga, pasutri tidak bisa menyekolahkan anaknya karena fokus berjuang melunasi utang böwö perkawinan. Keempat, utang böwö menjadi penyebab ketidakharmonisan/ketidakbahagiaan pasutri dalam keluarga.

Kesejahteraan pasutri semakin terganggu karena mereka dililit utang. Ada tiga bentuk utang böwö yang biasanya melilit masyarakat Nias. Pertama, utang dalam bentuk uang berbunga (kefe so’ono). Sebanyak 94, 8% dari 443 responden menyatakan bahwa mereka memiliki utang pernikahan dalam bentuk uang pinjaman yang berbunga. Jumlah utang mereka bervariasi, antara Rp 6-10 juta sebanyak 18, 3%, antara Rp 11 – 15 juta sebanyak 17, 4%, disusul mereka yang berutang antara Rp 1 – 5 juta sebanyak 16, 7 persen. Mereka yang berutang antara Rp 16 – 20 juta, dan antara Rp 21 – 25 juta masing-masing 14, 2% dan 12, 2%. Sebagian responden juga menyatakan bahwa mereka memiliki utang antara Rp 26 – 30 juta sebanyak 4, 5%. Yang mengejutkan, cukup banyak juga (11, 5%) yang memiliki utang yang cukup besar, lebih Rp 30 juta! Sisanya, mengakui tidak memiliki utang pernikahan dalam bentuk uang pinjaman (5, 2%).

Kedua, utang dalam wujud babi yang diambil dari orang lain yang disebut bawi nira’u. Jika bawi nira’u ini tidak diganti pada waktu yang sudah ditentukan, maka ukuran takaran bawi nira’u tersebut semakin besar yang dalam bahasa Nias disebut göna olola (takaran bertambah) atau fabali (berlipat ganda). Semakin lama seseorang tidak membayar bawi nira’u, semakin besar pula utang orang tersebut. Sebagian besar responden (94, 1%) menyatakan bahwa mereka memiliki utang dalam bentuk bawi nira’u. Responden yang berutang antara 5 – 10 waöfa (47%), kurang 5 waöfa (19, 2%), antara 16 – 20 waöfa (10, 4%), antara 11-15 waöfa (9, 3%). Sisanya antara 21 – 25 waöfa (3,4%), antara 26 – 30 waöfa (2,0%). Walau hanya sedikit (2, 9), ada juga responden yang berutang lebih 30 waöfa. Sedangkan responden yang menyatakan tidak memiliki utang dalam bentuk bawi nira’u sebanyak 5, 9 %. Ketika penulis melakukan penelitian ini, harga 4 alisi babi (1 waöfa) sebesar Rp 1. 50. 000 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan hitungan ini, utang babi antara 16 – 20 waöfa jika dalam bentuk uang sebesar Rp 16, 8 – 21 juta.

Ketiga, kongsi adat (kosi hada) yang berwujud babi. Dari 443 responden, sebanyak 92, 8 persen di antaranya menyatakan memiliki utang kongsi adat. Sedangkan responden yang menyatakan tidak memiliki utang kongsi adat hanya 7, 2 persen. Utang kongsi adat terbanyak antara 5 – 10 waöfa (44, 2%), disusul kurang 5 waöfa sebanyak 22, 6 persen. Responden yang berutang kongsi adat antara 11 – 15 waöfa sebanyak 13, 5%, antara 16 – 20 waöfa sebanyak 6, 8% dan antara 21 – 25 waöfa sebanyak 2, 3%. Sedangkan mereka yang berutang kongsi adat antara 26-30 waöfa hanya 1, 1%; antara 31 – 35 waöfa sebanyak 0, 2 % dan antara 36 – 40 waöfa sebanyak 1, 4%. Masih ada juga responden yang mengakui bahwa mereka memiliki utang kongsi adat lebih 45 waöfa (0, 7%).

Pernikahan bukanlah gerbang menuju lingkaran utang. Pernikahan merupakan gerbang menuju kesejahteraan. Mgr. Benyamin Yosef Bria pernah menyatakan: ”Tiada orang di dunia ini yang ingin memasuki suatu perkawinan untuk menderita. Sebaliknya, justru untuk hidup sejahtera dan bahagia….”[26]Utang böwö membuat pasutri kesulitan menggapai kesejahteraan hidup sebagai suami istri. Biaya perkawinan yang begitu besar, telah mereduksi  makna böwö, bukan lagi kabar gembira-kasih melainkan kabar dukacita. Utang Setelah menikah, banyak keluarga Nias hanya berkutat (arörö) untuk membayar utang böwö perkawinan sehingga terkendala merencanakan hidup yang lebih baik.

Masyarakat Nias mestinya sadar bahwa ternyata utang böwö perkawinan menjerumuskan suami untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya. Artinya, utang böwö menjerumuskan suami melanggar dasar hidup suami-istri, yakni kasih-cinta (lih. Ef. 5: 25). Sebanyak 69 % responden mudika mengakui bahwa pernah mendengar atau melihat seorang suami memaksa istrinya bekerja untuk membayar utang böwö perkawinan. Berdasarkan pertanyaan apakah penerapan böwö  perkawinan Nias (fanga’i böwö nono nihalö) perlu dipertahankan, diperoleh jawaban dari responden. Sebanyak 62, 1 persen responden menyatakan perlu tetapi disesuaikan dengan keadaan ekonomi keluarga penanggung böwö. Namun demikian, ada 31, 1 persen yang mengatakan tidak perlu, sebab böwö yang besar membuat pasutri tidak bahagia (20, 7%), dan mengakibatkan kemiskinan (10, 3%). Hanya 6, 9 persen yang menjawab ”perlu” dengan alasan, yakni penerapan böwö perkawinan merupakan tradisi khas Nias yang mesti dipelihara terus-menerus. Pendapat kaum muda terpelajar ini merupakan pendapat evaluatif yang layak didengarkan oleh masyarakat Nias agar penerapan böwö tidak menjadi pintu menuju ketidakbahagiaan.

Cukup mengejutkan karena sebanyak 16% dari 443 responden menyatakan bahwa utang pernikahan mereka belum lunas. Bahkan sebanyak 0, 9% responden menyatakan baru berhasil membayar utang setelah lebih 30 tahun usia pernikahan mereka. Ada juga responden yang melunasi utangnya antara 21 – 25 tahun dan 26 – 30 tahun berturut-turut sebanyak 0,9% dan 0, 5%. Artinya, seorang anak dan cucu ikut membayar utang pernikahan orangtua atau kakeknya.

Sebanyak 41, 1% dari 443 responden menyatakan bahwa mereka berhasil melunasi utang mereka antara 1 – 5 tahun setelah menikah. Sebanyak 19, 6% dan 12% berurut-turut antara 6-10 tahun dan 11-15 tahun barulah lunas utang pernikahan mereka. Mereka yang baru lunas utangnya antara 16 – 20 tahun sebanyak 5, 2 persen. Mereka yang berhasil melunasi utangnya kurang 1 tahun hanya 3, 8 persen.

 

3. Diskriminasi Jender

Sebutan yang sering terdengar tentang böwö adalah böli niha (harga perempuan).Itu sebabnya seorang istri dijuluki sebagai owöliwa (yang dibeli) dan ono nihalö (anak yang diambil). Bamböwö Laiya – dengan merujuk pada pendapat Peter Suzuki – mengatakan bahwa böli niha mengandung kesalahan dari segi peristilahan. Dalam istilah böli niha, seolah-olah terjadi jual-beli mempelai perempuan. Padahal, mempelai perempuan tidaklah dibeli atau tidak dijual.[27]Dalam tradisi masyarakat Nias, umönö (menantu) perempuan sering disebut sebagai owöliwa. Dalam istilah owöliwa tersirat makna bahwa seorang istri harus patuh kepada orangtua suaminya, bukan hanya kepada suaminya. Sebab orangtua suaminya dan suaminya sendiri adalah pihak yang membelinya (sowöli).

Menurut Andrew Beatty, böli niha tidak mengandung makna jual-beli seperti di pasar. Andrew Beatty menulis demikian:

“A number of characteristic clearly distinguish being böli niha from a true price. First, there is no conception of a sale or seller, and no price-fixing by a market mechanism of competition among buyers and sellers. Secondly, rational economic motives only partly enter into negotiations. More is at stake than wealth or what wealth can buy. A groom may choose to pay a high bridewealth if it enhances his prestige. Thirdly, a sale involves no continuing relation.” [28]

Penulis patut mengapresiasi pendapat Beatty ini. Akan tetapi, penulis memiliki pertimbangan lain yang bersinggungan dengan realitas. Penelitian lapangan yang dilakukan Tim Sinode Keuskupan Sibolga pada tahun 2009 menyimpulkan bahwa perempuan yang sudah menikah di Nias dianggap sebagai orang yang sudah dibeli. “….perempuan yang menikah dianggap sebagai “orang yang sudah dibeli”, karena itu bisa diperlakukan sebagai warga kelas dua dalam keluarga. Situasi ini muncul dari jujuran yang sangat mahal, yang masih dipraktekkan di tengah masyarakat, khususnya di Dekanat Nias.”[29]Efek penerapan böwö semacam ini tidak selalu disadari oleh masyarakat Nias. Dalam studi yang saya lakukan pada tahun 2011, sebanyak 79, 3 % responden mudika membenarkan temuan Tim Sinode Keuskupan Sibolga tersebut.

            Perlakukan diskriminatif terhadap para istri ini sudah terekam dalam benak sebagian kaum muda-mudi Öri Moro’ö-Nias Barat. Tidak heran jika 79, 3 persen dari 29 responden mahasiswa/i Sekolah Tinggi Pastoral Gunungsitoli dan siswa/i kelas tiga dari SMA Negeri 1 Mandrehe asal Öri Moro’ö membenarkan bahwa posisi istri dalam keluarga berada dalam posisi kelas dua. Hal itu disebabkan oleh anggapan bahwa mereka sudah dibeli oleh suami atau keluarga suami. Kita berharap, efek penerapan böwö semacam ini menjadi referensi reflektif bagi masyarakat Nias untuk lebih arif dalam menentukan böwö perkawinan atas putri-putra mereka. Penulis percaya bahwa pasutri tidak menghendaki situasi keluarga mereka berada dalam cengkeraman diskriminatif. Pasutri mengharapkan pengalaman berbahagia dalam keluarga.

 

4. Intervensi  Orangtua dalam Proses perkawinan

Sebagai warga Nias yang telah menganut agama Kristiani, semestinya menyadari bahwa pihak yang paling berkepentingan dalam pernikahan adalah suami-istri itu sendiri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika pihak yang menikah itu juga yang menentukan dan memilih pasangan hidup mereka dan bukan orangtua mereka. Daya dan dorongan cinta kasih yang berkembang dalam hati mereka berdua seharusnya yang memotivasi mereka untuk saling mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan. Dalam ikatan itu, mereka berusaha untuk saling membahagiakan dan saling mengusahakan kesejahteraan bersama (bonum coniugum). Penyerahan diri secara tulus dalam konteks persekutuan pernikahan memajukan kesejahteraan jasmani dan rohani suami-istri.[30]

Sebagian besar dari responden penelitian ini (81, 7%) mengakui bahwa sebelum menikah, mereka belum mengenal pasangannya. Konsekuensinya, mereka baru menjajaki tahap perkenalan ketika mereka sudah menjadi suami-istri. Sangat wajar jika pasutri baru sering cekcok dalam keluarga oleh karena mereka belum benar-benar mengenal karakter masing-masing.

Dalam tradisi Nias, perkawinan seorang anak merupakan bagian dari tanggung jawab orangtua. Orangtualah yang berinisiatif menikahkan anaknya. Asa’aro, dkk., mengatakan bahwa setelah anak laki-laki menjadi dewasa, orangtua berkewajiban untuk membentuk rumah tangga anaknya. Dalam kerangka tanggung jawab itulah, orangtua berusaha mencarikan istri untuk anaknya tanpa menghiraukan ada tidaknya cinta di antara laki-laki dengan perempuan yang akan dipersunting.[31]Berdasarkan data penelitian, paparan tersebut sungguh dialami oleh responden pasutri. Lebih setengah (56, 4%) dari 443 responden menyatakan bahwa bukan mereka yang memilih pasangan hidup mereka melainkan orangtua, saudara/i dan calon pasangan serta paman.

Marilah mencermati pengakuan responden mudika. Sebanyak 89, 7 persen responden mudika menyatakan tidak setuju jika yang menentukan pasangan hidupnya adalah orangtua atau orang lain, dengan lima alasan. Pertama, sebelum menikah sebaiknya pasangan sudah saling mengenal sehingga mereka saling mencintai. Orangtua tidak tahu pasangan yang dicintai oleh anaknya. Kedua, yang menjalani perkawinan bukan orangtua melainkan orang yang menikah itu sendiri. Ketiga, seorang anak harus mandiri untuk memilih pasangan hidupnya yang penting direstui orangtuanya. Keempat, menentukan pasangan hidup merupakan hak seorang anak. Kelima, tidak ada penyesalan jika diri sendiri yang memilih pasangan hidup. Hanya 10, 3 % yang mengatakan setuju jika yang menentukan pasangan hidup mereka adalah orangtuanya.

Dalam sistem hukum adat tradisional Nias, kepentingan kelompok (keluarga, warga adat, warga kampung) jauh lebih penting daripada kepentingan individu. Oleh karena itu, dalam proses perkawinan Nias, orangtua kedua mempelai yang sepakat dan lebih berwenang menentukan pasangan seorang anak. Berdasarkan pertanyaan mengenai “apakah Anda berdua yang sepakat untuk melangsungkan perkawinan?”, peneliti memperoleh 443 jawaban responden. Sebanyak 74, 7% menyatakan bahwa “bukan” mereka berdua yang sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Yang melakukan kesepakatan adalah orangtua, saudara/i, paman (2 %), warga kampung dan calon mereka sendiri. Sedangkan mereka yang menjawab “ya” hanya 25, 3%.

Penulis perlu menegaskan bahwa 443 + 29 responden penelitian ini merupakan umat Kristiani. Oleh karena itu, responden semestinya menghayati ajaran Kristiani yang telah mereka anut sendiri (bdk. kan. 208-212).[32] Responden berkewajiban untuk menyatakan dirinya 100% sebagai penganut Kristen sekaligus 100% sebagai warga Nias. Dalam konteks sebagai umat Kristen, responden perlu menghayati bahwa yang membuat perkawinan ada atau terjadi adalah kesepakatan nikah yang diberikan oleh kedua mempelai dan bukan oleh orangtua (bdk. kan. 1057 § 1). Kesepakatan tersebut diberikan secara sadar, bebas dan penuh (lih. kan. 1095-1105). Menurut Gereja, kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali (lih. kan. 1057 § 2).

Dalam konteks ajaran Gereja, kesepakatan nikah merupakan komitmen yang mengandaikan kemampuan pribadi sebagai pembentuknya. Kemampuan pribadi yang dimaksud meliputi fakultas mental konigtif, deliberatif, dan volitional. Fakultas kognitif menunjuk pada kemampuan intelektual untuk menangkap, memahami atau mengerti. Fakultas deliberatif adalah daya kritis yang memungkinkan seseorang untuk menilai atau mempertimbangkan. Sedangkan fakultas volitional berkenaan dengan tindakan kehendak seseorang. Agar terjadi komitmen yang benar, ketiga fakultas tersebut harus dalam kualitas tertentu dan bekerja secara harmonis. Tidak dipenuhinya kualitas dan keharmonisan yang dituntut, komitmen sebagaimana diharapkan tidak akan tercapai sehingga kesepakatan nikah tidak akan sempurna. Akibatnya, perkawinan yang dihasilkannya tidak sempurna pula dan tidak seperti yang dimaksudkan oleh Gereja. [33]

Tradisi Öri Moro’ö-Nias Barat di mana orangtua memilihkan istri untuk anaknya berefek pada kesejahteraan pasutri. Lihatlah sebagian besar responden menyatakan, salah satu faktor penyebab pasutri tidak saling mencintai adalah karena sejak dahulu mereka tidak mau menjadi pasangan orang tersebut yang sekarang sudah menjadi suami atau istri mereka. Kita masyarakat Nias perlu “merevisi” dan mengevaluasi bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak sama dengan memaksakan kehendak kepada anak. Orangtua mestinya bahagia jika anak-anak mereka mampu menggapai kesejahteraan hidup, mereka mampu membangun keluarga yang diliputi cinta tanpa ada rasa “terpaksa”.

Namun demikian, kita perlu membatinkan pendapat teolog kondang C. Groenen yang mempelajari ilmu antropologi. Menurutnya, janganlah cepat-cepat kita menuduh perkawinan yang diintervensi orangtua sebagai kawin paksa. Sebab, dalam masyarakat tradisional lebih kuat rasa kesetiakawanan dalam kelompok sosial; sedangkan individu dinomorduakan. Keluarga dan kelompok sosial yang sederajat dengan itu menuntut anak-anak memiliki kesetiaan fundamental untuk mengikuti apa yang telah ditentukan mereka yang berwenang, juga dalam hal pribadi seperti perkawinannya. Muda-mudi secara wajar condong membiarkan perkawinannya diatur pihak lain seperti keluarga, orangtua atau yang sederajat dengan orangtua.[34]

Jika kita melihat konteks Öri Moro’ö-Nias Barat, pada zaman dahulu memang pola pemahaman tradisional sangat kuat dalam adat perkawinan. Akan tetapi, pola pemahaman itu lambat laun mulai berubah. Campur tangan orangtua atau pihak keluarga tidak diterima begitu saja, bahkan ada yang menganggapnya sebagai tindakan pemaksaan. Jika kita melihat data, terdapat 13, 8% dari 443 responden pasutri mengaku dipaksa untuk menikah.

Data di atas perlu mendapat perhatian kita. Angka 13, 8% bukanlah angka yang sedikit. Data ini memberikan indikasi bahwa di masyarakat Öri Moro’ö-Nias Barat masih terjadi perkawinan yang dilatar-belakangi oleh pemaksaan. Perkawinan yang demikian tidaklah didasarkan atas cinta, kebebasan, kesadaran dan kepenuhan dari mereka yang melangsungkan perkawinan. Ketiadaan cinta di antara pasutri mengakibatkan percekcokan sering muncul di antara mereka.

Gereja mengajarkan agar perkawinan dilangsungkan tanpa paksaan (lih. kan 1103). Gereja mewajibkan agar seseorang yang akan menikah sungguh-sungguh berada dalam keadaan bebas, sadar dan penuh ketika memberikan kesepakatan perkawinan.[35] Oleh karena itu, kita bersyukur pada warga Öri Moro’ö-Nias Barat yang menikah tanpa paksaan. Dari 443 responden, sebanyak 86, 2% di antaranya menyatakan “tidak” dipaksa untuk menikah. Akan tetapi, kalaupun mereka tidak dipaksa, yang memilih pasangan hidupnya adalah orangtua, paman, dan saudara. Bahkan yang sepakat melakukan perkawinan adalah orangtua.

Berdasarkan pertanyaan yang dikhususkan hanya untuk para suami dan istri tentang alasan atau faktor pendorong mereka memutuskan untuk menikah diperoleh 443 jawaban responden. Suatu informasi berharga karena ternyata sebanyak 16, 8% suami dan 17, 2% mengakui bahwa mereka menikah karena dipaksa oleh orangtua,  saudara, paman dan calon pasangan serta karena dijanjikan sesuatu oleh keluarga.

5. Persiapan Perkawinan Terabaikan

Persiapan perkawinan pertama-tama menunjuk pada upaya yang dilakukan tahap demi tahap dan berkelanjutan (lih. Familiaris Consortio/FC, No. 66) agar pasangan memiliki pengertian yang benar dan memadai tentang perkawinan. Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik kan. 1063, pihak yang bertanggung jawab atas persiapan perkawinan adalah Gembala Jiwa. Tanggung jawab yang dimaksud meliputi dua hal. Pertama, mereka terikat kewajiban untuk menyadari, memprakarsai, dan melakukan tindakan tertentu untuk kebaikan perkawinan (bonum matrimoniale) umat beriman secara umum (bdk. kan. 1063). Kedua, mereka berkewajiban menyadarkan, mendorong, dan mengatur tindakan atau kegiatan umat beriman lain untuk melakukan hal yang sama terhadap perkawinan (bdk. kan. 1064).[36]Dari segi waktu dan sasaran, Gereja mencanangkan tiga macam atau tiga tingkat persiapan perkawinan.

Pertama, persiapan jauh (remote preparation). Sasaran persiapan ini adalah anak-anak dan remaja. Di dalam diri anak-anak dan kaum remaja hendaknya sejak dini ditanamkan keutamaan-keutamaan yang terkandung dan dapat langsung dialami dalam keluarga.

Kedua, persiapan dekat (proximate preparation). Persiapan ini diberikan kepada kaum muda yang secara pribadi telah matang. Dalam persiapan ini, hendaknya diupayakan adanya pengertian yang benar dari setiap jalan hidup dan kekkhasannya. Kaum muda dibekali untuk dapat membuat penilaian kritis dan objektif tentang hakikat, hak, dan kewajiban dari setiap jalan hidup (seperti menjadi suami-istri atau menjadi selibater) beserta rintangan yang dapat muncul dan harus dihadapi. Termasuk dalam persiapan ini adalah upaya pengenalan diri dan calon pasangan secara benar, objektif dan bertanggung jawab.

Ketiga, persiapan menjelang perkawinan (immediate preparation). Sasaran persiapan ini adalah calon mempelai yang tinggal selangkah lagi memasuki upacara dan perayaan perkawinan. Pusat perhatian dalam persiapan ini adalah berbagai hal praktis yang harus ada dan tersedia, sehingga perayaan perkawinan sah dan licit sesuai dengan norma yang berlaku, baik secara gerejawi maupun secara sipil. Dalam persiapan ini, penyelidikan kanonik hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya.[37]

Jika kita melihat data terbaru, ternyata sebanyak 58% dari 443 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti persiapan atau kursus perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan. Sedangkan 42% lainnya menyatakan mengikuti persiapan kursus perkawinan. Sebenarnya sebagian besar dari mereka yang mengaku telah mengikuti kursus perkawinan sejatinya bukan kursus yang berhari-hari melainkan dalam penyelidikan kanonik (persiapan menjelang perkawinan). Artinya, pemahaman akan perkawinan Kristiani mereka terima dalam waktu yang sangat singkat. Belum tentu juga apakah mereka sungguh mendengarkan dan menyerap ajaran perkawinan Kristiani karena pada saat menjelang perkawinan mereka sudah sibuk memikirkan kepada siapa mereka pinjam uang atau ambil babi untuk menyanggupi böwö yang diminta oleh pihak mempelai perempuan.

6. Dampak Positif Penerapan Böwö

      a. Relasi Kekerarabatan Terjalin Harmonis

Sebelum hari perkawinan, pihak mempelai pria biasanya mengumpulkan semua kerabat dan warga kampungnya. Tentu dengan tujuan agar mereka ini tergerak menolongnya, bahu-membahu menanggung böwö. Dari sisi ini ada juga beberapa hal positif. Pertama, kekerabatan (fambambatösa, fala’osa, fasitenga bö’ösa) semakin terjalin, semakin harmoni. Menurut kepercayaan Nias, semua fadono yang taat kepada mertua akan diberkati (tefahowu’ö) dan mendapat rezeki (moharazaki). Kedua, fadono diingatkan akan kewajibannya. Hal ini menumbuhkan kesadaran akan “tanggung jawab” dari para fadono.

b. Mempersulit Terjadinya Cerai

Menurut F. Matias Zebua, dalam fondrakö (hukum adat) daerah Öri Moro’ö ada hukum yang mengizinkan para suami ”membuang istrinya” (menceraikan istri). Hukum ini disebut fanibo’ö ira alawe (pembuangan istri). Seorang suami boleh membuang istrinya jika istrinya tidak bertindak baik (lö sökhi gamuata) seperti: selingkuh (mohorö), mencuri (managö), dan rakus (molu’a). Akan tetapi, jika seorang suami membuang istrinya tanpa alasan atau istri tidak melakukan kesalahan, maka sang suami harus mengikutsertakan emas sebanyak 12 fanulo kepada istri yang ia buang tersebut.[38]

Walau secara hukum adat, ada peluang untuk menceraikan istri, akan tetapi masyarakat Nias ”hanya sedikit” yang memanfaatkan peluang tersebut. Ada beberapa alasan. Pertama, böwö perkawinan Nias tidaklah kecil. Daripada dililit utang yang besar lagi jika menikah untuk kedua kalinya, lebih baik suami tetap bersama istrinya. Kedua, para istri jarang ada yang bertindak tidak baik seperti selingkuh, mencuri, atau rakus. Kalau pun ada, biasanya sang suami berpikir dua kali untuk menceraikan istrinya itu. Alasannya, sekali lagi,  böwö perkawinan tidaklah kecil jika mau menikah lagi. Ketiga, membayar 12 fanulo emas kepada pihak orangtua istri tidak gampang, nilainya pada bulan Maret 2011 ketika penulis melakukan penelitian ini sebesar Rp 50. 400. 000 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). Daripada membayar 12 fanulo emas lebih baik tetap mempertahankan relasi dengan istri. Kita perlu mencatat bahwa dalam  hukum adat Öri Moro’ö-Nias Barat hanya suami yang diberi peluang ”membuang” pasangannya. Sedangkan para istri tidak diberi peluang untuk membuang pasangannya. Sebab, yang boleh ”aktif” hanyalah laki-laki, perempuan dikondisikan bertindak pasif, menerima begitu saja keadaan hidupnya bersama suaminya.

Marilah kita melihat dunia konkret. Pada kenyataannya, banyak di antara istri nekat dan berani aktif untuk ”meninggalkan” suaminya. Apalagi setelah gempa (2005) telepon seluler hampir dimiliki masyarakat Nias. Kecanggihan teknologi komunikasi ini sungguh dimanfaatkan oleh sebagian istri. Dalam waktu beberapa bulan tinggal di Nias sudah banyak informasi yang saya dapatkan mengenai istri yang kabur meninggalkan suaminya dan menikah lagi dengan lelaki lain. Ada juga istri yang pergi merantau tanpa sepengetahuan suami dan tidak mau kembali lagi di pangkuan sang suami. Bahkan ada juga seorang istri yang tengah hamil tua, setelah berkomunikasi dengan pria lain lewat handphone, lalu kabur bersama pria idaman lainnya itu. Oleh karena itu, jika para tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, tokoh wanita tidak mengambil langkah-langkah preventif dan kuratif menghadapi realitas Nias ini bisa semakin tinggi angka perpisahan pasutri di Nias, bukan pertama-tama karena jujuran yang besar melainkan karena media komunikasi yang semakin canggih dan nirkabel.

 

      c. Semangat Solidaritas

Semangat solidaritas, dan gotong royong hampir selalu ditanamkan dalam proses perkawinan. Solidaritas dan gotong royong itu diwujudkan secara moril-fisikal dan material. Zaman dahulu, sanak saudara dan warga kampung empunya pesta perkawinan berbondong-bondong menyiapkan pesta perkawinan. Ada yang menyiapkan kayu bakar. Ada pula yang membuat tenda dan panggung perkawinan. Ada yang menumbuk padi untuk jamuan pesta. Pada hari-hari tertentu, warga kampung dan sanak saudara berlatih tarian maena untuk memeriahkan pesta. Tarian maena bukan sekadar hiburan melainkan lebih sebagai sarana komunikasi antarkeluarga mempelai. Pada saat melangsungkan perkawinan, gotong royong semakin semarak. Ada yang memasak nasi beserta lauk-pauk dari daging babi, ada pula yang menimba air dari sumur untuk air minum. Banyak yang terlibat sebagai pelayan!

Sekarang, kebiasaan menumbuk padi sudah mulai menghilang. Beras jamuan pesta perkawinan dibeli di pasar. Latihan tarian maena mulai meredup; sibuk meminjam alat musik modern: keyboard. Semangat solidaritas dan gotong royong masyarakat Nias tampak juga dalam meringankan böwö perkawinan mereka yang hendak menikah. Solidaritas ini berwujud material. Solidaritas itu ditunjukkan oleh para fadono.

Pada zaman sekarang sistem kewajiban yang merupakan efek dari adanya relasi kekeluargaan sudah mengalami perubahan. Pihak fadono kadangkala tidak lagi diwajibkan meringankan pihak iparnya sesuai dengan aturan adat, tetapi sesuai kemampuan mereka. Sebanyak 443 responden memberikan informasi mengenai bantuan yang diberikan oleh fadono ketika mereka melangsungkan pernikahan. Sebanyak 45, 1% menyatakan bahwa bantuan fadono tersebut dalam bentuk uang. Sedangkan ada 37, 2% dari 443 responden menyatakan bahwa bantuan fadono berwujud babi. Sementara responden yang menyatakan tidak ada bantuan fadono sebanyak 17, 6%, dengan 2 alasan. Pertama, relasi mereka dengan fadono kurang baik. Kedua, karena perkawinan mereka dilaksanakan di perantauan di mana fadono tidak bisa menjangkaunya.

SOLUSI REKOMENDATIF

1 Pentingnya Persiapan Perkawinan

Penulis mencermati bahwa masyarakat Öri Moro’ö-Nias Barat sebagian besar tidak sungguh-sungguh mempersiapkan perkawinannya dengan matang dan terencana. Ketidakmatangan persiapan inilah yang membuat masyarakat Nias hampir berutang jika menikah. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat Nias membiasakan diri untuk melakukan perencanaan pernikahan dengan memikirkan apa yang perlu dipersiapkan dan diadakan jauh-jauh hari sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan.

Jika dicermati secara seksama, bukan hanya böwö itu yang menjadi faktor ketidaksejahteraan dan kemiskinan masyarakat Nias. Menurut beberapa informan penelitian ini, ada faktor lain yang mendahului akibat penerapan böwö, yakni mentalitas masyarakat Nias yang tidak terbiasa dengan etos kerja yang terencana dan bertanggung jawab. Mentalitas ini yang membuat masyarakat Öri Moro’ö-Nias Barat tidak siap melangsungkan perkawinan. Böwö yang besarnya antara Rp 11 juta – Rp 30 juta tidaklah menjadi beban hidup jika pihak yang menikah itu sungguh mempersiapkan böwö itu sebelum pernikahan. Oleh karena itu, para aktor perubahan (yang mempersiapkan perkawinan) dipanggil untuk memberi penyadaran kepada masyarakat Nias agar mereka sungguh-sungguh merencanakan dan mempersiapkan hidup mereka dengan benar dan baik.

 

2. Membentuk Stasi Model Pelaksanaan Böwö

Kita perlu memberdayakan umat di suatu Stasi Gereja tertentu, katakanlah Gereja Stasi A (GSA), di Öri Moro’ö-Nias Barat menjadi model pelaksanaan böwö sejati. Semua umat GSA ini diberdayakan melalui katekese perkawinan sehingga dalam diri mereka muncul kesadaran bahwa ketika datang di suatu pesta perkawinan, entah sebagai fadono, uwu, nga’ötö nuwu, warga kampung, tetua adat, dsb., mereka tergerak untuk memberkati kedua mempelai sekaligus menunjukkan diri sebagai orang yang memiliki kasih yang besar (niha sebua böwö). Sebagai niha sebua böwö, jika mereka datang ke pesta pernikahan seseorang, mereka membekali kedua mempelai dengan bibit tanaman, perkakas rumah, bantuan cuma-cuma dalam bentuk uang, anak babi atau ayam, dan lain sebagainya. Kita percaya jika semua yang menghadiri dan berkepentingan dalam suatu perkawinan, melakukan perbuatan kasih (famalua böwö) semacam ini, niscaya setelah perkawinan, pengantin baru merasa bahagia karena mendapat kasih dari berbagai pihak dan bukan justru utang! Dengan strategi semacam ini, pelaksanaan böwö dalam adat perkawinan Nias semakin memberdayakan dan menyejahterakan secara lahir-batin semua pihak yang melaksanakan dan menanggung böwöperkawinan Nias.[39]

3. Kerjasama Antarlembaga dan Antartokoh

Kita pantas bertanya-tanya: mengapa gerakan menurunkan böwö kurang bergaung di tengah masyarakat? Padahal, sudah berkali-kali para tokoh adat, agama, pemeritah dan DPRD Nias berusaha menurunkan nilai material böwö perkawinan Nias itu. Dalam pengamatan penulis, ada hal-hal yang luput dari perhatian para tokoh tersebut, yakni kerjasama yang sinergis. Para tokoh tersebut sebenarnya bergerak masing-masing tanpa menjalin kerjasama antarlembaga: agama, pemerintah, adat, dan tokoh politik serta kaum cendekiawan-akademis. Tanpa kerjasama yang berkelanjutan dari para tokoh ini niscaya gerakan menurunkan nilai material  böwö sia-sia belaka. Gerakan-gerakan ini masih sebagai gerakan kelompok dan belum menjadi gerakan bersama. Sudah saatnya, para tokoh Nias(agama, adat, pemerintah, cendekiawan) mesti berinisiatif-aktif melakukan penyadaran agar masyarakat Nias terbiasa dengan perencanaan perkawinan yang matang dan bertanggung jawab, yang dimotivasi oleh cinta demi masa depan keluarga yang sejahtera.

PENUTUP

Dari segi makna, budaya ”böwö” sangat baik, di dalamnya terdapat nilai-nilai injili pembawa kegembiraan. Böwö adalah kasih. Akan tetapi, di dalam prakteknya, böwö itu jauh dari semangat injili. Böwö menjadi kabar dukacita karena mengakibatkan utang dan salah satu penyebab kemiskinan. Seolah-olah kehadiran agama Kristen di sini tidak ada faedahnya, semangat injili kurang tampak; budaya böwö seolah “kita” biarkan membelenggu umat kita sendiri. Refleksi bagi kita: kalau begitu, apakah pelayanan kita sungguh menyentuh konteks umat? Apakah kita sadar bahwa yang kita ikuti adalah Yesus, yang berani melakukan otokritik terhadap budayaNya?

Menurut penulis, budaya yang benar dan baik adalah budaya yang terus-menerus mengalami proses evaluasi, penyempurnaan dan transformasi sehingga budaya menjadi pilar peradaban yang memanusiawikan masyarakat setempat. Budaya dibuat oleh manusia agar manusia lebih beradab dan memiliki pola kehidupan yang terarah serta tertata, bukan agar menderita utang! Tradisi perkawinan Öri Moro’ö-Nias Barat menjadi pilar peradaban bagi Öri Moro’ö itu sendiri apabila tradisi perkawinan itu terbuka untuk disesuaikan dengan konteks zaman warga Öri Moro’ö dan dijiwai oleh semangat böwösejati, yaitu ungkapan kasih yang dibuktikan melalui pemberian tulus tanpa menuntut balasan.**


[1] Postinus Gulö adalah Pastor Katolik dari Ordo Sanctae Crucis (OSC)/Ordo Salib Suci. Ia menggeluti ilmu filsafat jenjang S-1 di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung. Ia menyelesaikan S-2 di Unpar dengan tesis “Böwö dalam Tradisi Perkawinan Öri Moro’ö Nias Barat: Permasalahan dan Solusinya dalam Terang Ajaran Gereja Katolik.” Karena ketertarikannya pada budaya Nias, Postinus pernah diundang menjadi narasumber pada Lokakarya Budaya Nias, 1-3 September 2011 di Gunungsitoli. Makalah ini pernah dipresentasikan di hadapan para Pendeta ONKP dalam Seminar Pra-Sinode ke-XII Gereja ONKP di Kantor Pusat ONKP Tugala Lahömi-Nias Barat, 25 Mei 2012. Kemudian, makalah ini saya edit agar cocok dimasukan dalam jurnal ilmiah.

[2] Prof. Dr. Ignatius Bambang Sugiharto adalah dosen tetap Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

[3] Lihat “Budaya,” dalam www.wikipedia.org., diakses 21 September 2012.

[4] Bdk. Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 186-189.

[5] Lihat Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet, hlm. 20 + 27-28.

[6] Lihat Guido Tisera, Seperti Apakah Kerajaan Allah Itu (Jakarta: Obor, 2001), hlm. 6-7.

[7] Romanus Daely, OFMCap “Jujuran Sebagai Bukti Kasih”, dalam HIDUP, No. 10 Tahun ke-64,  7 Maret 2010, hlm. 7. Arti sejati böwö ini terungkap juga dalam Lokakarya Budaya Nias, 1-3 September 2011. Lihat juga HS. Zebua, Kamus Sederhana Bahasa Daerah Nias-Indonesia (Gunungsitoli: UD. Harapan, 1996), hlm. 33 & 291.

[8] Penulis mewawancarai Katekis Simon Waruwu pada tanggal 19 Maret 2011. Bapak Simon adalah katekis Paroki Salib Suci Nias Barat dan mitra Pastor Kuppens, OSC dalam gerakan menurunkan böwö perkawinan Nias Barat.

[9] Bapak Bazatulö Gulö (80 tahun) alias Ama Ge’i, seorang tokoh adat Nias yang beragama Protestan, berasal dari kampung Silimabanua, Moro’ö. Penulis mewawancarai beliau menyangkut besar-kecilnya böwö berdasarkan tingkatan kedudukan adat yang berlaku di Öri Moro’ö, pada tanggal 8 Maret 2011.

[10] Pendapat Bazatulö ini dibenarkan oleh informan Yobedi Zai, seorang Katolik dan tokoh adat Nias dari Kampung Sisobaholi; dan Bapak Siduhu Gulö (65 tahun) alias Ama Nefo – beragama Protestan – dari Kampung Hililösu, Kecamatan Moro’ö. Ama Nefo memiliki gelar adat, yakni Balugu Ombu-Ombu (Tuan Tunas Baru), dengan demikian dia berkedudukan adat (bosi) ke-9/sebagai tetua adat.

[11] Fasumangeta li ba amuata sisökhi ini pula yang diwariskan oleh Kabua Wa’u, seorang imam agama purba Nias. Atas kata-kata dan perbuatan baik Balugu Uku Gulö (Raja Moro’ö Si Lima Ina), semua utang böwö Balugu Uku dinyatakan lunas oleh Kabua Wa’u.

[12] F. Matias Zebua, Nidunö-Dunö Somasido Urongo (Ononamolö III: Unpublished, 1996), hlm. 44; hasil wawancara dengan informan  Tageli Gulö & Bazatulö Gulö, 8 Maret 2011.

[13] Sökhi’aro Mendröfa, Fondrakö Ono Niha, Agama Purba, Hukum Adat, Hikayat Mitologi Masyarakat Nias (Jakarta: Inkultura Foundation, 1981), hlm. 6.

[14] Lihat Victor Zebua, Ho: Jendela Nias Kuno, Sebuah Kajian Kritis Mitologis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 144 – 148. Lihat juga Sökhi’aro Welther Mendröfa, Op.Cit., hlm. 11. Menurut Viktor Zebua, istilah fondrakö berasal dari kata rakö, yang berarti tetapkan dengan sumpah dan sanksi kutuk. Fondrakö merupakan forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum. Bagi yang mematuhi fondrakö akan mendapat berkat dan yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi. Dalam pemahaman Sökhi’aro Welther Mendröfa, ada 3 hal yang menjadi jiwa fondrakö yakni: (1) masi-masi (kasih sayang), (2) möli-möli (pengasuhan/pencegahan) dan (3) rou-rou (pendorong berbuat/pengasahan).

[15] Lihat Victor Zebua, Ho: Jendela Nias Kuno, hlm. 150.

[16] Saramböwö, Gowe dan Hikaya Moro’ö Si Lima Ina, (Sisarahili I-Hiligoe: Unpublished, tanpa tahun), hlm. 3.

[17] Ada baiknya membaca Ketut Wiradnyana, Legitimasi Kekuasaan Pada Budaya Nias (Jakarta: Obor, 2010), hlm. 214 – 224.

[18] Lihat C. Groenen, Perkawinan Sakramental, Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematik, Spiritualitas, Pastoral (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 39.

[19] Berdasarkan dokumen yang ditulis oleh Ama Sati Zai pada tahun 1985; hasil wawancara dari informan Yobedi Zai (14 Maret 2011); bdk. F. Matias Zebua, hlm. 41-42; informan Atulöwa Gulö/Ama Satihani (72 th.) yang bergelar Balugu Samalo,o (15 Maret 201) dan Informan Bazatulö Gulö (8 Maret 2011).

[20] Tokoh Adat Paroki Nias Barat, Bua Wahasara Dödö (Sirombu: Dok. Paroki Nias Barat, 1991), hlm. 1.

[21] DPRD Nias, Jujuran Perkawinan (Gunungsitoli: Panitia Perumus DPRD Nias, 1983) hlm. 1-7.

[22] Ibid.,  hlm. 1. Bdk.  SM. Mendröfa, “Masalah Jujuran dalam Pelaksanaan Perkawinan di Nias,” dalam Sinar Indonesia Baru, Sabtu, 3 September 1983.  

[23] Asa’aro La’ia, dkk., Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Nias Terhadap Kemajuan Ekonomi Daerah (Gunungsitoli: BPPD Kab. Nias, 2002), hlm. 68.

[24] Data ini merupakan hasil studi lapangan yang saya lakukan sepanjang bulan Maret 2011, terhadap 443 pasutri dari 18 Gereja Stasi Paroki Salib Suci Nias Barat dan 29 mudika dari Sekolah Tinggi Pastoral (STP) Gunungsitoli dan Siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Mandrehe asal Paroki Salib Suci Nias Barat.

[25] Lihat Asa’aro La’ia, dkk., Ibid., hlm. 47-48.

[26] Lihat Benyamin Yosef Bria, Pengantar dalam Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, Analisis Yuridis “Bonum Coniugum” dalam Perkawinan Kanonik (Yogyakarta: Pustaka Nusatama, 2007), hlm. 7.

[27] Lihat Bambowo Laiya, Solidaritas Kekeluargaan dalam Salah Satu Masyarakat Desa di Nias – Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm. 51. Pada bulan Maret 2011, harga setiap 4 alisi babi = Rp 1. 050. 000. Maka, nilai material böwö bosi 8 = Rp 92. 925. 000 s/d Rp 134. 400. 000; bosi 9 = 114. 450. 000 s/d 174. 825. 000; bosi 10 = Rp 121. 800. 000 s/d Rp 197. 925. 000; bosi 11-12 = Rp 224. 175. 000.

[28] Lihat Andrew Beatty, Society and Exchange in Nias (New York: Oxford University Press, 1992), hlm. 117.

[29] Keuskupan Sibolga, Gereja Mandiri, Solider dan Membebaskan: Rencana Strategis Pastoral 2010-2014 (Sibolga: Keuskupan Sibolga, 2010), hlm. 81. Silakan baca juga Jajang A. Sonjaya, Melacak Batu Menguak Mitos (Yogyakarta: Kanisius & Impulse, 2008), hlm.103-120.

[30] Lihat KWI, Kasih Setia dalam Suka-Duka: Pedoman Persiapan Perkawinan di Lingkungan Katolik (Jakarta: KWI-BKKBN, 1994), hlm. 46. Bdk. Yohanes Paulus II, Adhortatio Apostolik Familiaris Consortio (Roma: November 22 1981),No.13.

[31] Lihat Asa’aro La’ia, dkk, Op.Cit., hlm. 12. Hal lain yang membuat para orangtua berinisiatif menikahkan anaknya, yakni untuk menghindari pergunjingan tetangga. Jika seorang laki-laki terlambat menikah, maka ia dijuluki oleh warga kampung sebagai onomatua si lö tandrösa (perjaka tua). Sedangkan, seorang perempuan yang terlambat dinikahi atau tidak dinikahi dijuluki sebagai ono alawe sangobou silötö (perawan tua). Tidak jarang juga laki-laki yang terlambat menikah dijuluki sebagai ono matua so mowa taro’o (lelaki yang pantatnya seperti pelepah pinang alias tepos dimakan usia tetapi belum menikah). Julukan-julukan inilah yang membuat malu orangtua sehingga orangtua memilih pasangan anaknya.

[32] Bdk. Johan Suban Tukan (Penyunting), Memilih Teman Hidup (Jakarta: KKK KAJ dan Obor, 1988), hlm. 3. Menurut penulis menjadi warga Katolik adalah suatu panggilan yang dibangun berdasarkan keputusan dan pilihan sekaligus komitmen untuk menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ajaran Katolik semestinya menjadi “locus” berpikir, bersikap, bertindak para responden sebagai penganut Katolik yang bersuku Nias. Dalam ajaran Katolik, perkawinan bertujuan untuk (1) kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum), (2) kelahiran anak (bonum prolis) dan (3) mendidik anak (bonum educationes). Perkawinan merupakan gerbang menuju kesejahteraan (bonum) dan bukan gerbang menuju penderitaan, bukan gerbang menuju ketidak-sejahteraan.

[33] Lihat Y. Driyanto, Perkawinan Katolik: Kanon dan Komentar (Bogor: Buku Panduan  Kuliah, 2008), hlm. 82.

[34] Lihat C. Groenen, Op.Cit., hlm. 38 &  65-66. Pemahaman tradisional akan perkawinan tampak juga dalam hukum adat Israel. Dalam hukum adat Israel yang menganut budaya patriarki, perkawinan bukanlah hanya urusan mereka yang kawin melainkan urusan kelompok sosial (keluarga, dan suku) yang bersangkutan (lih. Kej. 24: 33-53, 57-58; Kej 21: 21; Kej 38:6; Kej 28: 1-2; Kej 34: 4-6).

[35] Bdk., Y. Driyanto, Perkawinan Katolik, Op.Cit., hlm. 101 – 103.

[36] Lihat Y. Driyanto, Penyelidikan Kanonik: Peluang Pastoral Lebih Personal dan intensif (Bogor: Buku Panduan Kuliah, 2007), hlm. 3.

[37] Lihat Y. Driyanto, Penyelidikan Kanonik, Ibid., hlm. 8-10.

[38] F. Matias Zebua, Op.cit., hlm. 45.  Setiap 1 fanulo emas  = 1 balaki emas; 1 balaki emas = 4 x 4 alisi babi. Emas yang 12 fanulo = 48 x 4 alisi babi. Pada bulan Maret 2011, harga 4 alisi babi = 1. 050. 000. Harga 12 fanulo = 48 x 1.050. 000 = Rp 50. 400. 000 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).

[39] Tawaran solusi ini sangat diinspirasikan oleh gagasan Bapak Fidelis E. Waruwu dalam Lokakarya Budaya Nias, 1-3 September di Gunungsitoli. Saya juga menjadi salah seorang pembicara dalam Lokakarya Budaya Nias tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: