BERBAGI INSPIRASI

  • Hargailah Hak Cipta Orang Lain!

    Para pembaca terhormat, Anda boleh mengutip tulisan-tulisan yang saya muat dalam blog ini. Akan tetapi, marilah menghargai hak cipta saya sebagai penulis artikel. Saya cari-cari melalui mesin pencarian google, ternyata sudah banyak para pembaca yang memindahkan tulisan-tulisan dalam blog ini, atau tulisan-tulisan yang saya publikasikan di situs lainnya dikutip begitu saja tanpa meminta izin dan tanpa mencantumkan nama saya sebagai penulis artikel. Semoga melalui pemberitahuan ini tindakan pengutipan artikel yang tidak sesuai aturan akademis, tidak lagi diulangi. Terima kasih. Ya'ahowu!
  • ..


    Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter
    widget

    widget

  • Image

  • Blog Stats

    • 114,940 hits
  • Janganlah……………

    Penginjil Lukas berusaha mewartakan Yesus yang memperhatikan orang-orang lemah dan berdosa. Dalam perikop Lukas 18: 9-14 jelas tampak ciri khas pewartaan Lukas itu. Orang Farisi adalah orang yang taat hukum. Tetapi mereka suka merendahkan orang lain. Terutama pendosa. Kaum Farisi cenderung mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Mereka suka menyombongkan diri. Orang Farisi suka mempermalukan orang berdosa. Merasa diri lebih baik dan lebih benar. Kerendahan hati tiada dalam hati mereka. Celakanya, ketika berdoa di hadapan Allah yang tahu apapun yang kita perbuat, orang Farisi justru bukan berdoa tetapi membeberkan bahwa ia tidak seperti pemungut cukai, pendosa itu. Orang Farisi bukan membawa orang berdosa kembali pada Allah. Bayangkan saja. Pemungut cukai itu tenggelam dalam dosanya. Mestinya,orang Farisi mendoakan dia agar ia kembali kepada Allah. Agar ia bertobat. Rupanya ini tidak muncul. Orang Farisi berlaga sebagai hakim, yang suka memvonis orang lain. Sikap kaum Farisi ini, tidak dibenarkan oleh Yesus.

    Sebaliknya Yesus membenarkan sikap pemungut cukai. Pemungut cukai dalam doanya menunjukkan dirinya tidak pantas di hadapan Allah. Pemungut cukai sadar bahwa banyak kesalahannya. Pemungut cukai mau bertobat, kembali ke jalan benar. Ia tidak cenderung melihat kelemahan orang lain. Ia tidak memposisikan diri sebagai hakim atas orang lain. Ia sungguh menjalin komunikasi yang baik dengan Allah. Pemungut cukai memiliki kerendahan hati. Ia orang berdosa yang bertobat!

    Karakter Farisi dan pemungut cukai ini bisa jadi gambaran sifar-sifat kita sebagai manusia. Kita kadang menggosipkan orang lain. Suka membicarakan kelemahan orang lain. Tetapi kita tidak berusaha agar orang lain kembali ke jalan benar. Kita bahagia melihat orang lain berdosa. Kita membiarkan orang lain berdosa. Kita bangga tidak seperti orang lain yang suka melakukan dosa. Kita sering meremehkan orang-orang yang kita anggap pendosa tanpa berusaha mendoakan mereka. Tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah membawa orang lain kembali pada Allah.

    Marilah kita belajar dari pemungut cukai. Ia sadar sebagai pendosa. Dalam doanya, pemungut cukai meminta belaskasihan dan bukan mengadukan orang lain kepada Allah. Pemungut cukai itu telah menemukan jalan pertobatan. Teman-teman, marilah hadir di hadapan Allah dengan rendah hati. Jangan cenderung melihat kelemahan orang lain. Jika Anda ingin orang lain benar dan menjadi lebih baik, doakanlah mereka agar Allah menuntunya ke jalan pertobatan. ***

  • Orang lain adalah neraka?

    "Orang lain adalah neraka" adalah ungkapan pesimisme Sartre, seorang filsuf eksistensialisme yang mencoba menggugat realitas. Tapi, setuju atau tidak, saya mengira jangan-jangan kita yang justru menjadi neraka bagi orang lain. Fenomena dewasa ini cukup melukiskan bahwa manusia telah menjadi penjara, ancaman, bahkan neraka bagi orang lain. Dengarlah radio pasti setiap hari ada yang terbunuh di moncong senjata, belum lagi yang dibunuh melalui aborsi. Coba Anda bayangkan, berapa ribu orang dalam sekejab menjadi mayat. Lantas, kita bertanya, mengapa terjadi semuanya itu. Apa sih yang dimaui manusia itu?
  • Memaafkan…

    Gimana jika seseorang tidak sadar bahwa ia berbuat salah, sering nyakitin kita? Apakah kita tetap menuntut dia untuk minta maaf? Atau gimana caranya agar terjadi rekonsiliasi? Kayaknya susah memang jika demikian kondisinya. Tapi, seorang teolog, Robert Schreiter mengusulkan: seharusnya kita jangan menunggu pihak yang bersalah meminta maaf. Dan, tidak perlu kita menuntut orang lain minta maaf kalau ia tidak mau minta maaf. Mulailah memaafkan yang lain. Hai, korban, mulailah memaafkan yang lain. Imbuhnya. Saya rasa nasehat beliau ini sangat bijak. Nasehat beliau adalah ungkapan spiritual yang paling dalam. Selama ini, yang terjadi adalah kita sulit memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Maka, masalah semakin keruh, situasi semakin mengganas, dan ujung-ujungnya kita "memakan" orang lain. Tidak susah memaafkan jika kita rendah hati. Anda setuju? Manakala Anda mengingat orang yang menyakiti Anda, saat itu Anda dipanggil untuk memaafkannya. Maka, semakin sering Anda mengingat orang yang Anda benci, sesering itu pulalah Anda dipanggil untuk memaafkan.

  • Arsip

  • Kategori Tulisan

  • Sahabat Anda Postinus Gulö

  • Halaman

  • Kalender

    Desember 2015
    S S R K J S M
    « Apr   Jan »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

Mengkritik Kesepakatan DPRD Nias Barat Atas APBD Kabupaten Nias Barat Tahun 2013

Posted by postinus pada Desember 22, 2015


Oleh Postinus Gulӧ

Kita sudah mafhum bahwa fungsi dan kewenangan DPRD Nias Barat, antara lain melakukan pengawasan atas kinerja dan anggaran (budgeting) yang digunakan Pemkab Nias Barat. Akan tetapi, DPRD tidak boleh seenaknya merubah dan mengganti mata proyek SKPD. Selain itu, DPRD dilarang main proyek yang berasal dari APBD sebagaimana diatur dalam UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

DPRD hanya berhak membahas dan mengesahkan RAPBD menjadi APBD dengan segala macam koreksi dan masukan solutif. Sebenarnya proses pengesahan APBD semacam ini, salah satu bukti bahwa DPRD adalah mitra Pemkab untuk mengusahakan agar tercapai tata kelola pemerintah yang benar, baik dan bersih sesuai undang-undang yang berlaku; bukan agar ada ruang bagi DPRD menjegal program Pemkab!

Logisnya, APBD setiap SKPD perlu disesuaikan dengan tujuan otonomi daerah, konteks dan kebutuhan daerah, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) setiap SKPD serta sesuai visi-misi kepala daerah. Kalau tidak, APBD tidak mampu terserap semuanya dan kurang tepat sasaran. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Nias Barat masih sangat kekurangan SDM. Sepatutnya antar-Pemkab dengan DPRD dalam menyepakati APBD seharusnya mempertimbangkan agar SDM Nias Barat semakin terpenuhi dari tahun ke tahun.

 

Sarat Kepentingan?

Aneh bin ajaib, dalam APBD tahun 2013, DPRD Nias Barat justru mengurangi pagu indikatif APBD yang dibuat Dinas Pendidikan dari Rp 95.525.115.162 menjadi 93.190.003.394. Semakin aneh karena dana SKPD ini dikurangi untuk “menyuntik” dana Dinas Pekerjaan Umum (PU). Anggaran Dinas Pendidikan ini dikurangi cukup besar Rp 2.335.111.768. Coba seandainya jika dana ini dialokasikan untuk meningkatkan SDM Nias Barat dengan memberi, misalnya, beasiswa kepada guru terbaik agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi; atau untuk penyuluhan dan pemberdayaan para guru di bidang teknologi; bisa juga untuk menyekolahkan putra daerah menjadi insinyur pertanian dan pembangunan.

Dua tahun terakhir ini, Pemkab Nias Barat sudah mengirim putra daerah untuk kuliah di Universitas Sanata Dharma Jogyakarta dan di beberapa perguruan tinggi lainnya; terakhir di Unika St. Thomas Medan. Program Pemkab Nias Barat ini semestinya perlu ditingkatkan, dananya pun perlu ditambah, bukan malah dikurangi oleh dewan terhormat!

Fantastis! APBD untuk Dinas PU dinaikkan sangat banyak oleh DPRD, dari Rp 73.906.878.843 menjadi 101.373.295.812 (tahun 2012); naik sebesar Rp 27.466.416.969. Pada tahun 2013 dari Rp 96.984.894.021 menjadi 125.352.696.150, naik sebesar Rp 28.367.802.129. Kenaikan yang fantastis ini tentu saja legislator secara langsung menambah mata proyek Dinas PU dengan memasukkan proyek atas nama aspirasi konstituen yang sejatinya aspirasi pribadi. Artinya, DPRD mengintervensi proses perencanaan SKPD yang bukan domain fungsi dan wewenangnya.

Bahkan kenaikan fantastis tersebut membuat saya berspekulasi: jangan-jangan karena Dinas PU berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur jalan. Bahkan kita bisa berkata, jangan-jangan anggota dewan Nias Barat bermain dalam proyek-proyek itu.

Walaupun spekulasi dan kecurigaan terakhir sudah menjadi rahasia umum. Jika terjadi hal ini, maka sangat menyedihkan; terjadi konflik kepentingan antara dewan sebagai pejabat publik dengan kepentingan diri sendiri. Jika begitu, dewan bukan lagi mitra Pemkab Nias Barat dalam menyelenggarakan pemerintah sesuai tujuan otonomi daerah melainkan berjuang mengambil kesempatan memperkaya diri atau orang lain.

Rakyat, penegak hukum, LSM dan pers perlu mengawasi pelaksanaan proyek-proyek di Dinas PU ini; perlu pula menelusuri para pemenang tendernya, berikut keterkaitan mereka dengan oknum dewan dan juga SKPD terkait.

Penambahan anggaran PU itu oleh DPRD bisa berakibat tak semuanya terserap dan uangnya akan dikembalikan ke kas daerah, seperti tahun sebelumnya. Alasannya sangat sederhana. Pertama, penambahan anggaran itu tentu menambah beban PU Nias Barat untuk mengelolanya, padahal SDM PU Nias Barat sangatlah minim. Kedua, dengan penambahan anggaran itu, PU Nias Barat mesti melakukan lagi survei lapangan untuk melaksanakan proyek. Mudah-mudahan anggota dewan tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk bermain dalam proyek itu. Kita berharap, rasio kesepakatan DPRD dalam menetapkan APBD Nias Barat ke depan disertai niat untuk memenuhi SDM Nias Barat.

Kita patut menyesali, akibat kenaikan Rp 28 miliar anggaran Dinas PU pada tahun 2013, DPRD Nias Barat mengurangi anggaran beberapa SKPD, antara lain anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Rp 5.923.195.000 menjadi Rp 1.964.980.000. Anggaran ini dikurangi oleh DPRD Nias Barat sebesar Rp 3.958.215.000. Pantaslah jika SKPD terkait tidak mampu melakukan normalisasi pada Sungai Moro’ӧ dan Lahӧmi serta antisipasi bencana banjir yang merusak lahan pertanian. Semakin miris kita menelisiknya karena dalam kesepakatan DPRD Nias Barat atas APBD tahun 2013, dewan tidak menyadari bahwa pertanian menjadi salah satu yang mestinya diperhatikan dalam pembangunan Nias Barat.

Kenyataannya DPRD Nias Barat justru menyepakati anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan hanya Rp 7.895.883.543. Padahal, SKPD terkait mengajukan pagu indikatif anggarannya sebesar Rp 10.414.310.208; artinya DPRD Nias Barat menguranginya sekitar Rp 2,5 miliar ketika menyepakati APBD Nias Barat tahun 2013.

Kita akui bahwa bidang pertanian merupakan salah satu potensi besar Kabupaten Nias Barat. Oleh karena itulah, seharusnya pihak penyelenggara Nias Barat memperhatikan nasib para petani. Di daerah ini masih sangat luas persawahan yang sudah tidak digarap pemiliknya. Penyebabnya sangat klasik: sarana-prasarana mengolah sawah tidak memadai, sawah di Nias Barat sebagian besar merupakan lintasan banjir bandang, dan masyarakat petani tidak punya keahlian sebagai petani. DPRD Nias Barat dan SKPD terkait semestinya memperhatikan kelompok tani agar kesejahteraan hidup mereka semakin lebih baik. Perhatian tersebut bisa melalui penyuluhan, dan pemberian sarana-prasarana yang mereka butuhkan; dananya pun harus mencukupi.

Jika kita perhatikan setiap kali hujan lebat, sebagian besar daerah Nias Barat rawan bencana banjir karena dilewati sungai besar Moro’ӧ dan Sungai Lahӧmi. Kedua sungai besar ini perlu dinormalisasi. Ini sangat mendesak. Jika tidak, lahan pertanian warga selalu tergenang dan rusak parah setiap kali diterjang banjir bandang. Jika begini, bagaimana mungkin masyarakat petani bisa meningkat kesejahteraannya sebagaimana diamanatkan undang-undang otonomi daerah?

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga tujuan otonomi daerah. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat; kedua, meningkatkan pelayanan umum; dan ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan DOB tersebut ternyata kurang diperhatikan DPRD Nias Barat dalam menyepakati APBD 2013!

 

Sinergisitas DPRD-Pemkab Nias Barat

Sebagai warga Nias Barat, kita tentu tidak mau membiarkan Nias Barat jatuh ke tangan para penyelenggara negara yang berprinsip egois-kotor atau musang berbulu ayam. Sejak diberlakukan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DPRD bukanlah lembaga superior melainkan mitra pemerintah daerah.

Berdasarkan UU Nomor 27 tahun 2009, penyelenggara negara bukan hanya bupati/wakil bupati berikut SKPD-nya, melainkan juga bapak-Ibu yang terpilih menjadi DPRD. Dengan kata lain, penyebab segala kemacetan dan lambannya pembangunan daerah bisa jadi terjadi karena kurang adanya sinergisitas antarpenyelenggara pemerintah daerah tersebut. Selain itu, disebabkan oleh kurangnya SDM yang memadai.

Dalam hukum negara ini, masyarakat ditempatkan pada posisi tertinggi karena pemerintah dan para penyelenggara yang lain bekerja demi rakyat; para penyelenggara pemerintah digaji oleh rakyat. Sebagai penyelenggara dan mitra, DPRD tentu patut dan wajib menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku demi kondusivitas, dan efektivitas pembangunan daerah otonomi. DPRD Nias Barat tidak diperkenankan mempertontonkan konflik dan kegaduhan politik seperti selama ini. Kita masih belum lupa kegaduhan politik lantaran 14 anggota dewan melayangkan mosi tidak percaya kepada ketua dewannya; yang secara politis mengakibatkan terjadinya gesekan antaroknum dewan dengan pimpinan Pemkab Nias Barat. DPRD Nias Barat harus menjadi bagian dari solusi untuk memperlancar kinerja Pemkab/SKPD. Sebaliknya, Pemkab Nias Barat harus mampu merencanakan program pro rakyat secara akuntabel dan terukur sesuai tata aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi kontrol dan budgeting terhadap pemerintah daerah, DPRD tetap harus mengedepankan legalitas hukum, kode etik dan kepentingan masyarakat banyak di daerah.

 

[Postinus Gulӧ, warga Nias Barat, Rohaniwan, Penulis buku “Böwö dalam Perkawinan Adat Öri Moro’ö Nias Barat”. sejak 29 Juni 2015 tinggal di Roma-Italia. Tulisan ini pernah dimuat dalam situs online www.nias-bangkit.com, 26 Agustus 2013]

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: