Matinya Akal Sehat dalam Pilkada Jakarta

Sumber foto: akun twitter@Hajilolong

Ahok-Djarot kalah dari pesaingnya Anies-Sandi 19 April 2017 dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Walau 70 % rakyat DKI puas atas kinerja Ahok-Djarot, bukan jaminan kembali duduk sebagai Gubernur-Wakil Gebernur Jakarta. Isu SARA terbukti mematikan akal sehat: Anda berkinerja baik pun belum tentu dipilih sebagian besar rakyat! Jika begitu, politik Tanah Air mundur.

Pemilih sebagian besar memilih alasan primitif dibanding alasan rasional. Tidak cukup Ahok dituduh kafir tetapi juga keturunan Tionghoa. Ahok terus-menerus mereka tempelkan stigma sebagai penista agama.

Presiden Joko Widodo pernah melontarkan kalimat bernas: “Pilkada harus dilewati dengan gembira, bukan dengan memecah persatuan dan kesatuan.” Bersaing tidak boleh menyebar kebencian. Jangan demi jabatan empuk, kau injak sesamamu!

Seharusnya, Anda memilih yang telah terbukti kerja. Seharusnya Anda memilih mereka yang membangun Bhinneka Tunggal Ika, memperkokoh Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Kita masih ingat kalimat bijak Pater Frans Magnis Suseno SJ: “Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa”. Saat Pilkada seharusnya pun demikian.

Kemenangan Kaum Intoleran?

Harapan itu seolah sirna 19 April itu. Kaum intoleran merayakan kemenangannya. Kini preman jalanan semakin lantang bersuara. Seperti kata jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn, “they elevate themselves from street killers to theologians”. Mereka berhasil melesatkan reputasi mereka sendiri dari preman jalanan mendadak menjadi ahli agama.

Gayung bersambut. Mereka mampu mendatangkan massa jalanan kapanpun. Demonstrasi mereka laksanakan berjilid-jilid dengan jargon aksi damai dan doa bersama. Mereka berhasil membuktikan: membungkus segalanya dengan agama, ampuh menjungkalkan lawan! Terbukti benar peringatan filsuf Ibnu Rusyd: “Jika kau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama”(1126-1198). Kata batil berarti hal-hal palsu, keluar dari kebenaran, sikap munafik dan bahkan perbuatan terlarang. Oleh karena itu, sekali lagi, pemotilisasi agama merupakan peringatan serius untuk politik Tanah Air kita.

The Lesson: Ekspresi Dehumanisasi dan Keabsurditasan Bahasa

”Seorang mahasiswi doktoral, tak berdaya ketika sang profesor menghabisi nyawanya. Profesor begitu kejam. Akal sehatnya sirna. Kecerdasan intelektualnya tak jalan. Sang professor pada akhirnya justru tunduk pada pembantunya sendiri untuk menghabisi mahasiswi yang tampak lemah itu”.

Kita mengira bahwa ini adalah cerita. Namun, bagi Eugene Iunesco penulis naskah  teater “the Lesson”, ini bukan cerita. Iunesco sangat anti cerita, anti teater, anti plot, anti literatur, anti realisme, anti logika. Ini teater absurd! Menurutnya, yang terjadi di panggung adalah peristiwa yang mungkin saja tak pernah terjadi dalam kenyataan hidup.

Seni tidak pernah nyata dan tidak dapat dikembalikan pada kenyataan. Yang nyata adalah “kata pisau” yang telah membunuh sang mahasisiwi. Dan dari fenomena itu, kata dan bahasa telah menjadi alat kekuasaan, kekejaman. Kekuasaan akan berbahaya jika dijalankan penuh perasaan. Profesor ketika memegang pisau itu, ia dikontrol oleh perasaannya, bukan lagi daya intelektualnya.

Waspadalah, Korupsi Menghampirimu!

Oleh Postinus Gulö

Anda anti-korupsi? Jika iya, pasti hati Anda gundah gulana menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014. Betapa tidak, ada banyak oknum Caleg di Nias cenderung memahami dan mempraktekkan politik secara negatif, koruptif dan tak etis. Politik uang menjadi cara klasik meraih kursi dewan, tentu bagi oknum politisi tertentu. Janji selangit mereka lontarkan begitu saja. Yang penting pendengar kagum dan terpikat. Rakyat pemilih tak mereka didik politik bersih. Tak semua begitu, perlu kita garis bawahi itu! Bahkan politik semacam ini tidak hanya di Nias, tapi hampir merata di negeri ini.

Dalam Pemilihan legislatif (Pileg) 9 April tahun 2014, ada dua kelompok jabatan memikat: Calon Legislatif (Caleg) dan calon DPD.  Saya amati, tak sedikit rakyat sejak awal menaruh sikap tak percaya: sekarang dia banyak janji dan ramah, tapi nanti dia lupakan kita. Dia sekarang rajin ke gereja, belum tentu nantinya.

Rasa was-was itu ada benarnya. Realitas selama ini membuktikan bahwa tidak sedikit Caleg ketika sudah duduk di kursi empuk lalu melupakan konstituennya. Bahkan ada banyak oknum dewan yang sering terlibat konflik dengan eksekutif didorong kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat! Akibatnya, kinerja pemerintah tersendat, rakyatpun lamban menikmati pembangunan.

Jika Anda amati rekam jejak mereka, ada banyak Caleg yang kita ragukan integritas dan konsistensinya. Tapi kita tetap optimis. Maka kita harapkan agar para Caleg memiliki motivasi yang baik dan benar bukan memburu proyek dan memperkarya diri kelak jika memenangkan Pileg. Tentu, kita ajak rakyat agar memilih mereka yang pro kepentingan rakyat.

Bangun Sikap Saling Memiliki di Nias Barat

Oleh Postinus Gulӧ

 

“My country, right or wrong; if right, to be kept; and if wrong to be set right” (Negeriku, benar atau salah; jika benar, untuk dijaga tetap benar; jika salah, untuk diperbaiki) . Demikian kata-kata bijak Carl Schurz yang semestinya menjadi sikap warga negara yang hidup dalam sistem demokrasi. Bagi Schurz, di saat negerinya melakukan kesalahan bukan untuk dijadikan bahan olok-olokan; bukan pula untuk dibiarkan hancur atau dihancurkan! Siapapun yang tulus membangun kampung halamannya sekuat tenaga berjuang memperbaiki kesalahan negerinya itu. Schurz hendak menanamkan rasa saling memiliki dan bertanggungjawab pada warga negara. Schurz sangat paham bahwa kritik yang bermakna adalah kritik yang memberi solusi, bukan kritik sebatas olok-olokkan, bukan pula kritik provokatif yang mengarah pada dekonstruktif semata.

 

Kritik Nihil Solusi

Semangat Schurz di atas ternyata berbanding terbalik dengan kecenderungan beberapa masyarakat Nias Barat. Lihatlah dan bacalah komentar-komentar sinis ketika majalah Tempo online mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyatakan bahwa Nias Barat dan 3 kabupaten lainnya di Papua terancam dihapus status DOB-nya karena tidak memenuhi syarat nilai minimal yakni 70 poin. Nilai Kabupaten Nias Barat hanya 68 poin, kurang dua poin lagi. Pernyataan Gamawan itu sebenarnya termuat di dalam Buku Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan 57 Daerah Otonomi Baru tahun 2012. Mesti disadari bahwa hasil evaluasi itu sudah dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2013, akan tetapi baru diberitakan majalah Tempo online pada tanggal 13 September 2013. Dalam berita Tempo itu tak satupun dikutip hal-hal apa saja yang menjadi fokus evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Kabupaten hasil pemekaran DOB.

Mengkritik Kesepakatan DPRD Nias Barat Atas APBD Kabupaten Nias Barat Tahun 2013

Oleh Postinus Gulӧ

Kita sudah mafhum bahwa fungsi dan kewenangan DPRD Nias Barat, antara lain melakukan pengawasan atas kinerja dan anggaran (budgeting) yang digunakan Pemkab Nias Barat. Akan tetapi, DPRD tidak boleh seenaknya merubah dan mengganti mata proyek SKPD. Selain itu, DPRD dilarang main proyek yang berasal dari APBD sebagaimana diatur dalam UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

DPRD hanya berhak membahas dan mengesahkan RAPBD menjadi APBD dengan segala macam koreksi dan masukan solutif. Sebenarnya proses pengesahan APBD semacam ini, salah satu bukti bahwa DPRD adalah mitra Pemkab untuk mengusahakan agar tercapai tata kelola pemerintah yang benar, baik dan bersih sesuai undang-undang yang berlaku; bukan agar ada ruang bagi DPRD menjegal program Pemkab!

Logisnya, APBD setiap SKPD perlu disesuaikan dengan tujuan otonomi daerah, konteks dan kebutuhan daerah, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) setiap SKPD serta sesuai visi-misi kepala daerah. Kalau tidak, APBD tidak mampu terserap semuanya dan kurang tepat sasaran. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Nias Barat masih sangat kekurangan SDM. Sepatutnya antar-Pemkab dengan DPRD dalam menyepakati APBD seharusnya mempertimbangkan agar SDM Nias Barat semakin terpenuhi dari tahun ke tahun.

 

Nias Tidak Butuh Pemimpin Jenis NADO dan NATO

Sumber foto: http://www.radarbanten.co.id

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kepulauan Nias yang akan dilaksanakan tahun depan (9 Desember 2015), membenihkan perasaan was-was. Kuatir bahwa apa yang saat ini terjadi bisa saja terulang kembali. Berbagai keprihatinan saat ini, akan muncul kembali, entah dengan wajah baru kepala daerah ataupun pejabat yang sama lagi.

Hal itu juga menggelisahkan Pastor Postinus Gulö, OSC., M. Hum. Pria yang pada 18 Juli 2012 ditahbiskan menjadi imam di Gereja St. Maria Ratu Damai Mandrehe, Nias Barat tersebut langsung to the point menyoroti berbagai persoalan klasik di Nias.

“Kondisi Nias saat ini masih sangat terbelakang dalam bidang infrasttukrut jalan. Bukan karena tidak ada anggarannya dalam APBD tetapi karena berbagai intrik. Uangpun habis masuk ke kantong berbagai pihak termasuk kepada oknum anggota DPRD yang main proyek, yang notabene bertentangan dengan tugas dan fungsi pengawasan mereka terhadap anggaran daerah,” jelas dia kepada Nias Online beberapa waktu lalu.

Bidang lain yang masih lemah, kata dia, adalah pelayanan kesehatan. Di sana-sini, terlihat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmmas), Puskesmas Pembantu (Pustu) yang gedungnya megah namun peralatannya tak terawat dan kebanyakan tanpa dokter yang memadai; paling -paling ada satu atau dua dokter saja di setiap Puskesmas. Para tenaga medis – perawat, bidan, dokter umum dan spesialis – juga masih perlu didorong untuk lebih ramah melayani, memiliki hati dan punya keahlian di bidangnya. Jangan hanya di ijazah mereka perawat, bidan, dan dokter, akan tetapi kinerja mereka tidak menunjukkan hal itu.

“Hampir semua kepala daerah mengeluhkan tentang keterbatasan sumber daya manusia Nias. Akan tetapi ironis bahwa banyak masyarakat Kepulauan Nias tidak berpendidikan. Padahal perubahan yang baik suatu daerah mesti ditopang oleh pelayanan pendidikan yang baik pula. Banyak anak-anak tak mampu sekolah karena tak mampu bayar uang sekolah yang sering dikatakan uang komite. Guru-guru yang ada pun kita ragukan keahlian mereka. Sumber bacaan mereka sangat kurang. Mereka terisolasi dari dunia informasi. Pengetahuan mereka tak berkembang. Mereka juga banyak yang lulus dari perguruan tinggi yang masih harus berjuang meningkatkan kualitas pendidikannya,” jelas dia.

Berpolitik Cerdas, Tolak Politik Uang

“Umat beriman sudah menciptakan politik bersih dan cerdas jika tidak memilih calon legislatif (caleg) tertentu hanya karena uang. Kita umat beriman mesti berani dan dengan sadar memilih caleg yang selama ini berkelakuan baik, memiliki integritas dan konsisten menjalankan iman dengan setia serta tetap menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.”Demikian arahan dan bimbingan P. Ignatius Purwo Suranto, OSC dalam seminar bertajuk “Politik Cerdas Umat Katolik”, yang diselenggarakan Paroki Salib Suci Nias Barat di Aula Paroki, Sabtu (22/3/2014). Acara ini merupakan pemberdayaan politik umat berdasarkan matriks kegiatan Paroki Nias Barat yang telah direncanakan sejak tahun 2013 silam.